lenterakalimantan.com, JAKARTA – Target besar dipasang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menuntaskan persoalan listrik di daerah. Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menargetkan seluruh desa di Benua Etam sudah menikmati aliran listrik PLN pada akhir 2027.
Target itu dikejar meski hingga akhir 2025 masih terdapat 109 desa dari total 1.038 desa/kelurahan di Kaltim yang belum teraliri listrik PLN.
Gubernur Harum membawa persoalan tersebut langsung ke tingkat pemerintah pusat melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur, yang digelar di Ruang Serbaguna Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).
Di hadapan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, Harum menegaskan persoalan listrik bukan hanya soal menerangi rumah warga. Ketersediaan listrik yang andal juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.
“Kaltim ini lumbungnya energi, Pak Dirjen. Tapi listrik kita belum semua menikmati. Bukan hanya teraliri, tapi juga harus andal. Tidak seperti hari ini, listrik gantian hidup, bukan gantian mati,” keluh Gubernur Harum.
Menurutnya, pasokan listrik yang belum stabil dapat menghambat aktivitas masyarakat sekaligus mengganggu iklim investasi. Sebab, proyek investasi membutuhkan kepastian pasokan energi agar dapat berjalan optimal.
“Listrik sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mendorong gairah investasi,” tegasnya.
Data Pemprov Kaltim mencatat, kebutuhan jaringan listrik antardesa dan antardusun yang belum teraliri listrik PLN mencapai sekitar 926,55 kilometer sirkuit (kms). Kondisi itu membuat 58.725 kepala keluarga (KK) belum menikmati layanan listrik PLN.
Pemprov Kaltim kemudian melakukan sejumlah intervensi melalui Program Pra-PLN pada 2025. Salah satunya dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Alat Penyalur Daya Listrik (Apdal) di 13 desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, perluasan jaringan listrik antardusun dilakukan di 16 desa. Program tersebut menyasar 1.600 rumah atau 1.803 kepala keluarga.
“Tahun 2025 kita juga melakukan perluasan jaringan listrik antardusun di 16 desa untuk menerangi 1.600 rumah dan 1.803 kepala keluarga, dengan panjang SUTR 43.157 meter, SUTM 26.879 meter, serta 28 unit trafo,” ungkap Gubernur Harum.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada semester I 2026, Pemprov Kaltim kembali meminta pemerintah pusat melalui Dirjen Ketenagalistrikan untuk menyambungkan listrik ke 37 desa non-PLN.
Dari intervensi tersebut, jumlah desa yang belum berlistrik di Kaltim turun dari 109 desa menjadi 72 desa pada semester I 2026.
Namun, pekerjaan belum selesai. Pemprov Kaltim kembali mengusulkan penyelesaian jaringan listrik untuk desa-desa yang masih belum menikmati listrik PLN.
“Tahun ini kita usulkan lagi penyelesaian untuk 36 desa non-PLN dan 2027 akan diselesaikan 36 desa lainnya,” tegas Gubernur.
Dengan skema tersebut, Harum optimistis seluruh desa di Kaltim dapat mencapai 100 persen berlistrik PLN pada akhir 2027.
Target tersebut bahkan lebih cepat dibandingkan target nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik PLN pada 2029.
Enam kabupaten masih menjadi perhatian utama dalam percepatan tersebut. Desa yang belum teraliri listrik PLN tersebar di Kabupaten Paser sebanyak empat desa, Kutai Barat 21 desa, Berau 21 desa, Mahakam Ulu 11 desa, Kutai Kartanegara delapan desa, dan Kutai Timur 13 desa.
Harum menegaskan penyelesaian persoalan listrik harus dikawal bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan PLN. Menurutnya, pemerataan akses listrik merupakan bagian dari pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami harus memastikan semua rakyat Kaltim menikmati akses listrik PLN. Karena itu, mari kita kawal bersama agar pada 2027 seluruh desa di Kaltim sudah 100 persen berlistrik PLN,” tandasnya.
Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten dalam mendorong percepatan elektrifikasi.
“Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kaltim dan para bupati. Kami sangat mendukung percepatan penyediaan dan pemenuhan listrik di Kalimantan Timur. Kami akan lakukan seoptimal mungkin,” kata Tri Winarno yang juga menjabat Dirjen Minerba Kementerian ESDM tersebut.
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Suhuk, serta GM PLN UID Kaltimtara Muchammad Khaliq Fadli.
Editor : Muhammad Tamyiz
