lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) didorong tidak berhenti pada capaian pelatihan, tetapi menerapkan kompetensi yang diperoleh untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perempuan, ibu, dan bayi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dr H Diauddin, melalui Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kalsel, Abdul Basit, S.Gz., MPH, saat menutup dua kegiatan pelatihan tenaga kesehatan, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan pertama merupakan Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim bagi dokter di Puskesmas yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Pelatihan lainnya yakni Pelayanan Antenatal Care (ANC), Persalinan, Nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bidan di FKTP yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Dalam sambutannya, Abdul Basit menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan di tingkat primer.
“Pelatihan tidak boleh berhenti pada sertifikat. Ukuran keberhasilan pelatihan sekurang-kurangnya harus terlihat pada tiga perubahan utama, yaitu peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan peningkatan keterampilan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan pengetahuan diharapkan membuat tenaga kesehatan semakin memahami standar pelayanan, pedoman pemeriksaan, interpretasi hasil, tindak lanjut, hingga mekanisme rujukan.
Sementara itu, perubahan sikap diperlukan untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. Adapun keterampilan harus terlihat dari kemampuan peserta mengaplikasikan pengetahuan tersebut di tempat kerja.
Bagi dokter yang mengikuti pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim, Abdul Basit berharap kompetensi yang diperoleh dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat sekaligus memperluas cakupan skrining.
Selain itu, tenaga kesehatan diharapkan mampu melakukan pemeriksaan secara tepat, menemukan sasaran secara aktif, serta memastikan pasien dengan hasil pemeriksaan yang membutuhkan penanganan mendapatkan tindak lanjut maupun rujukan.
Sedangkan bagi bidan, kompetensi dari pelatihan ANC, persalinan, nifas dan SHK diharapkan dapat memperkuat kesinambungan pelayanan bagi ibu dan bayi. Hal itu mencakup kemampuan menemukan faktor risiko dan komplikasi sejak dini, meningkatkan mutu pelayanan persalinan dan nifas, serta melaksanakan skrining hipotiroid kongenital sesuai ketentuan.
Abdul Basit juga menekankan bahwa pelaksanaan tugas justru dimulai setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Karena itu, Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disusun selama pelatihan diminta benar-benar digunakan sebagai pedoman kerja.
“Begitu kembali ke Puskesmas dan FKTP masing-masing, komunikasikan RTL dengan Kepala Puskesmas dan tim. Petakan sasaran, identifikasi kesenjangan pelayanan, pastikan ketersediaan alat dan bahan, bangun pembagian tugas, perkuat jejaring rujukan, lakukan pencatatan dan pelaporan, kemudian lakukan monitoring secara berkala,” katanya.
Ia meminta fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi sasaran di wilayah kerjanya. Data tersebut antara lain mencakup jumlah sasaran, cakupan pelayanan, kelompok yang belum mendapatkan pelayanan, kendala di lapangan, serta langkah yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian target.
Menurutnya, pelayanan juga perlu dilakukan secara proaktif dengan memanfaatkan jejaring kesehatan yang tersedia.
“Jangan menunggu masyarakat datang. Lakukan pendekatan aktif, manfaatkan jejaring Puskesmas, Pustu, Posyandu dan kader, serta bangun kolaborasi lintas program dan lintas sektor,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Basit menyoroti pentingnya penguatan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim sebagai bagian dari pelayanan kesehatan perempuan.
Ia menyebut pencegahan kanker leher rahim dapat dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya vaksinasi HPV, skrining berkualitas, deteksi dini, serta penanganan yang sesuai.
Di sisi lain, pelayanan kesehatan ibu dan bayi juga membutuhkan kesinambungan. Pelaksanaan ANC yang berkualitas, menurutnya, harus mampu mengidentifikasi faktor risiko dan komplikasi sedini mungkin, mempersiapkan persalinan, serta memastikan pelayanan persalinan dan nifas berlangsung aman.
Pelayanan bagi bayi baru lahir juga perlu mendapat perhatian, termasuk pemenuhan pelayanan esensial dan pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).
“Keberhasilan kita bukan diukur dari berapa orang yang selesai mengikuti pelatihan, tetapi dari berapa banyak perempuan yang berhasil dideteksi lebih dini, berapa banyak ibu yang memperoleh pelayanan berkualitas, berapa banyak komplikasi yang dapat dicegah, serta berapa banyak bayi yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal karena memperoleh pelayanan tepat pada waktunya,” tutur Abdul Basit.
Ia berharap peserta dapat kembali ke fasilitas masing-masing dengan membawa tiga hal utama, yakni kompetensi yang dapat diterapkan, komitmen untuk meningkatkan pelayanan, serta RTL yang dapat segera dijalankan.
Pelaksanaan kedua pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas tenaga kesehatan di pelayanan primer, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan perempuan, ibu, dan bayi di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.
Editor: Tim Redaksi
