lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin (Pemkot) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, dalam rincian alokasi bantuan presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk penanganan karhutla yang diberitakan, Kota Banjarmasin tidak tercantum sebagai penerima langsung.
Di tengah situasi tersebut, Pemkot Banjarmasin mengerahkan Satgas Siaga Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap yang bersiaga selama 24 jam. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat respons terhadap kebakaran sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
Kesiapsiagaan didukung satu posko induk di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dan tiga pos lapangan di Pemurus Dalam, Sungai Andai, serta Sungai Lulut. Personel gabungan disiagakan untuk menangani kebakaran di wilayah kota dan mendukung penanganan lintas daerah sesuai kebutuhan di lapangan.
Berdasarkan data Pemkot Banjarmasin, tercatat 71 kejadian kebakaran lahan sejak Juli hingga awal Oktober 2026. Selain menangani kebakaran di wilayah sendiri, personel pemadam asal Banjarmasin turut membantu pemadaman di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Mereka juga memiliki rekam jejak membantu penanganan kebakaran di Kota Banjarbaru.
Pemkot Banjarmasin juga melakukan langkah perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap. Pembagian masker dilakukan untuk mengurangi paparan polutan, sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, disiagakan untuk melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara.
Dampak karhutla turut memengaruhi sektor pendidikan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang berbahaya.
Di sektor kesehatan, jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Banjarmasin dilaporkan sempat mencapai sekitar 2.580 kasus dalam satu pekan pada minggu ke-36 tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama dalam upaya melindungi anak-anak, lanjut usia, dan kelompok masyarakat rentan.
Wali Kota Banjarmasin, H M Yamin HR, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla dan dampak kabut asap.
“Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kerja sama seluruh pihak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, disertai upaya perlindungan kesehatan serta dukungan yang memadai bagi petugas di lapangan. Kami akan terus memperkuat upaya penanganan dan perlindungan masyarakat, karena dampak karhutla dan kabut asap tidak boleh dibiarkan mengancam kesehatan, mengganggu pendidikan, maupun menghambat aktivitas warga,” ujarnya.
Sementara itu, rincian alokasi Banpres untuk penanganan karhutla senilai Rp100 miliar yang beredar menyebutkan enam penerima, yakni BPBD Provinsi Kalsel sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp20 miliar, Kota Banjarbaru Rp15 miliar, Kabupaten Tapin Rp15 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp10 miliar, dan Kabupaten Tanah Bumbu Rp10 miliar. Dalam rincian tersebut, Kota Banjarmasin tidak tercantum sebagai penerima langsung.
Situasi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan penanganan karhutla secara menyeluruh, termasuk bagi daerah yang menghadapi kebakaran sekaligus terdampak kabut asap. Penanganan lintas wilayah memerlukan kesiapan personel, kendaraan operasional, serta peralatan pemadaman yang berfungsi optimal.
Dukungan operasional, seperti bahan bakar minyak (BBM), biaya operasional, perawatan armada dan mesin pompa, serta perlengkapan keselamatan petugas, menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapsiagaan. Ketersediaan dukungan tersebut diperlukan agar upaya pemadaman dan perlindungan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lahan, tetapi juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi antardaerah, kesiapan petugas, pelayanan kesehatan yang responsif, serta dukungan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Di tengah situasi tersebut, Pemkot Banjarmasin terus berupaya melindungi warganya sekaligus mendukung penanganan kebakaran lintas wilayah. Dampak karhutla dan kabut asap yang melampaui batas administrasi menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk menjaga keselamatan masyarakat.
Editor: Tim Redaksi
