LENTERAKALIMANTAN.COM, SAMARINDA – Kematian balita berinisial YS (1) di Kecamatan Palaran, Samarinda, menjadi sorotan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim). Menyusul aksi unjuk rasa Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Dalam pertemuan dengan perwakilan TRC PPA Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026), Rudy menyampaikan belasungkawa kepada keluarga YS yang meninggal dunia di tengah kondisi kabut asap. Namun, penyebab pasti kematian balita tersebut perlu merujuk pada keterangan medis yang berwenang.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ananda YS dan kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Rudy.
Persoalan karhutla, menurut Rudy, tidak cukup ditangani dengan pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan dan perlindungan warga harus diperkuat agar dampak kebakaran tidak meluas, terutama terhadap bayi, balita, dan kelompok rentan yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata dan hasil yang bisa dirasakan,” tegasnya.
Pemprov Kaltim menyiapkan dukungan anggaran operasional sekitar Rp20 miliar untuk penanganan karhutla, dengan prioritas wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Dukungan tersebut mencakup kebutuhan peralatan serta alat pelindung diri bagi petugas di lapangan.
Rudy juga menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kesehatan, agar menyiapkan langkah perlindungan kesehatan masyarakat. Di antaranya, menyiapkan rumah oksigen bagi bayi, balita, dan kelompok rentan serta memastikan ketersediaan masker dan obat-obatan.
Selain penanganan darurat, Rudy berencana menyurati para bupati dan wali kota untuk memperkuat pengawasan karhutla hingga tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut diperlukan agar potensi kebakaran dapat dideteksi lebih dini dan penanganan tidak hanya bergantung pada respons ketika kebakaran sudah terjadi.
Asap dari Luar Daerah Ikut Memengaruhi Kaltim
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menjelaskan bahwa sebagian kabut asap yang masuk ke wilayah Kaltim berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Menurut dia, kualitas udara di Kaltim masih berfluktuasi, dari kategori sehat hingga tidak sehat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas daerah. Namun, pengaruh asap dari provinsi lain tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengendalikan kebakaran yang terjadi di wilayah Kaltim sendiri.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan pentingnya pemetaan warga terdampak, khususnya di kawasan permukiman. Pemetaan diperlukan agar bantuan logistik, bahan makanan, dan peralatan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pertemuan dengan TRC PPA Kaltim menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah terhadap penanganan karhutla dan dampak kabut asap.
Di tengah ancaman terhadap kesehatan warga, tantangan Pemprov Kaltim bukan hanya memastikan anggaran dan peralatan tersedia, tetapi juga memastikan pencegahan berjalan, kelompok rentan terlindungi, serta informasi mengenai kualitas udara dan penanganan karhutla tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
