lenterakalimantan.com, TANJUNG – Ketua Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengunjungi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong, Rabu (28/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau realisasi Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar yang dialokasikan untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tabalong.
Rifqinizamy menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut. Menurutnya, bantuan harus benar-benar mendukung upaya mitigasi dan penanganan karhutla di lapangan.
“Pertama, kami memastikan bahwa dana APBN melalui Banpres yang telah ditransfer ke kas daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp10 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan itu telah diskemakan dan mulai dijalankan dengan tepat sasaran,” ungkap Rifqinizamy.
Baca juga: Bupati Pastikan Tabalong Terima Bantuan Presiden Rp10 Miliar untuk Penanganan Karhutla
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya BPBD, yang dinilainya tanggap dalam menangani karhutla dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan relawan hingga tingkat desa menjadi salah satu kunci penting dalam penanggulangan karhutla. Partisipasi mereka diperlukan agar upaya pencegahan maupun pemadaman dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan.
Selain penanganan kebakaran, Rifqinizamy turut menyoroti kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi dampak bencana, terutama gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
Ia mendorong agar seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Tabalong diaktifkan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen bagi masyarakat terdampak.
“Sektor kesehatan adalah sektor yang harus kita aktivasi dalam posisi bencana seperti ini. Saya kira seluruh puskesmas di Kabupaten Tabalong harus diaktivasi untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen,” tegasnya.
Banpres untuk Bantu Masyarakat dan Relawan Karhutla
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabalong, Haris Fakhrozi, menjelaskan bahwa dana Banpres sebesar Rp10 miliar tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan relawan dalam penanganan karhutla.
“Sekarang ini sudah kami susun, semua anggaran yang Rp10 miliar itu hanya untuk masyarakat dan relawan dengan mekanisme persetujuan langsung,” jelas Haris.
Baca juga: Tabalong Kelola Bantuan Presiden Rp10 Miliar untuk Penanganan Karhutla
Ia menambahkan, pengadaan peralatan pendukung pemadaman karhutla akan diserahkan langsung kepada masyarakat. Selain itu, anggaran juga mencakup dukungan bahan bakar minyak (BBM) untuk menunjang kegiatan penanganan di lapangan.
Melalui pemantauan tersebut, penggunaan Banpres diharapkan berjalan sesuai peruntukan dan dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah, masyarakat, serta relawan dalam menghadapi ancaman karhutla di Kabupaten Tabalong.
Editor: Rizki
