lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, menekankan pentingnya akurasi data dalam perencanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketepatan perencanaan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar selesai tepat waktu.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2026 yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti oleh para kepala subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan operator perencanaan dari perangkat daerah.
Upaya Mempertahankan Opini WTP
Habib Idrus mengatakan, tenaga perencana memiliki peran penting dalam pengolahan data hingga proses penginputan ke dalam sistem. Kesalahan maupun keterlambatan penyusunan data dapat berdampak pada ketidakselarasan antardokumen perencanaan hingga mundurnya penetapan APBD.
Menurutnya, dinamika regulasi dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga menuntut tenaga perencana untuk terus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dengan perubahan.
Penguasaan sistem, ketepatan klasifikasi belanja, serta pemahaman terhadap standar harga menjadi hal yang harus diperhatikan untuk meminimalkan kendala teknis dalam proses penganggaran.
Ia berharap, kerja sama BPKPAD Kabupaten Banjar dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dalam pelaksanaan bimtek tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
Habib Idrus menyebut, percepatan penyusunan APBD secara tepat waktu sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai.
Ia juga meminta peserta menjaga konsistensi dan ketepatan data serta memastikan keselarasan program dan kegiatan antara Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, koordinasi antara operator, Kasubbag Perencanaan, dan pimpinan SKPD perlu diperkuat agar anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pastikan Perencanaan Berjalan Efektif
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan memastikan proses perencanaan anggaran berjalan tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.
Ia menjelaskan, setiap anggaran yang direncanakan harus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk itu, pihaknya melibatkan FEB ULM sebagai narasumber agar peserta memperoleh masukan akademis yang dapat mendukung pencapaian target pembangunan tersebut.
Terkait upaya mempertahankan opini WTP, Nashrullah menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi aspek penting.
Ia menambahkan, perubahan regulasi dan sistem SIPD yang diterapkan secara nasional mengharuskan tenaga perencana terus memperbarui pengetahuan agar mampu mengikuti ketentuan terbaru.
Melalui bimtek tersebut, para Kasubbag Perencanaan dan operator diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi maupun sistem, sehingga proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan lebih optimal.
Editor: Rizki
