lenterakalimantan.com, KATINGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan terus memperkuat komitmen mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak melalui kebijakan pembangunan yang responsif gender. Komitmen tersebut dipaparkan dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 dan 2025, dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Responsif Gender (PPE) Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring pada 26 Oktober 2026 itu dipusatkan di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Katingan.
Pemerintah Kabupaten Katingan diwakili Sekretaris Daerah Christian Rain, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Katingan, Henni, serta Plt. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Toto Jaya.
Verifikasi dilakukan bersama tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Kegiatan ini bertujuan mengklarifikasi dan mendalami hasil verifikasi administrasi, termasuk catatan verifikator serta kesesuaian data dan bukti dukung penyelenggaraan PUG di Kabupaten Katingan.
Dalam evaluasi tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menjamin perempuan dan anak memperoleh perlindungan dan kesempatan yang setara.
Salah satu aspek yang dipaparkan adalah pemberdayaan perempuan melalui potensi dan kearifan lokal. Di sejumlah wilayah, perempuan didorong mengembangkan keterampilan menganyam serta mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai ekonomi.
Pemanfaatan rotan sebagai bahan kerajinan serta pengolahan ikan menjadi ikan kering dan wadi merupakan contoh kegiatan produktif yang berakar pada tradisi masyarakat setempat. Wadi, yakni olahan ikan melalui proses fermentasi, dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu produk yang mendukung perekonomian keluarga.
Penguatan keterampilan berbasis potensi lokal tersebut diharapkan dapat membuka peluang pendapatan, mempertahankan pengetahuan tradisional, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan produktif.
Selain pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Katingan juga mendorong pengembangan Desa atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta instansi terkait lainnya.
Program tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada pembentukan kegiatan, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan desa yang mendukung partisipasi perempuan, pemenuhan hak anak, serta keterlibatan masyarakat dalam membangun keluarga dan lingkungan yang aman.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, dari total 835 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Katingan, sebanyak 233 orang merupakan perempuan.
Selain itu, dari 154 desa di Kabupaten Katingan, terdapat 17 kepala desa perempuan.
Keterwakilan perempuan dalam BPD maupun kepemimpinan desa diharapkan dapat memperluas perspektif dalam proses pembangunan, terutama terkait kebutuhan keluarga, pendidikan anak, pemberdayaan ekonomi, pelayanan dasar, dan perlindungan kelompok rentan.
Namun, peningkatan keterwakilan tersebut perlu diikuti penguatan kapasitas dan kesempatan yang setara agar perempuan dapat berpartisipasi secara substantif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
Dalam bidang pendidikan, perwakilan Bappedalitbang menyampaikan bahwa sejak 2021 hingga 2026 seluruh desa di Kabupaten Katingan telah memiliki layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Keberadaan layanan PAUD di desa menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses pendidikan kepada anak sejak usia dini. Dengan demikian, anak-anak memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada fasilitas yang jauh dari tempat tinggal mereka.
Pengembangan PAUD juga membuka ruang pemberdayaan perempuan di tingkat desa, termasuk melalui keterlibatan sebagai tenaga pendidik. Peran tersebut tidak hanya mendukung layanan pendidikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sementara itu, perlindungan perempuan dan anak, khususnya pencegahan perkawinan anak, menjadi salah satu isu utama dalam verifikasi lapangan tersebut.
DP3AP2KB Kabupaten Katingan menyampaikan bahwa penanganan persoalan ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Agama, Dewan Adat Dayak, serta unsur terkait lainnya.
Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi di sekolah dan desa, serta peningkatan pemahaman mengenai perlindungan anak. Pelibatan tokoh agama dan tokoh adat juga dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa jumlah kasus perkawinan anak yang sebelumnya tercatat sebanyak 42 kasus menurun menjadi 14 kasus pada tahun berjalan. Capaian ini menjadi salah satu perkembangan yang dipaparkan dalam evaluasi, meskipun konsistensi data dan periode pembanding tetap perlu diperhatikan.
Pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalan tersebut berkaitan dengan faktor sosial, budaya, pendidikan, pemahaman hukum, serta kondisi keluarga. Melalui pendekatan bersama, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak serta perlindungan terhadap tumbuh kembang mereka.
Selain pencegahan perkawinan anak, pemerintah daerah juga melaksanakan edukasi dan pendampingan terkait perlindungan perempuan dan anak di sejumlah kecamatan, termasuk Kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala.
Penguatan perlindungan juga dilakukan melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Bajenta di Kabupaten Katingan. Layanan ini menjadi sarana edukasi dan pendampingan keluarga, terutama untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pengasuhan, perkembangan anak, serta pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga.
Pelaksanaannya dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai unsur, seperti Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dharma Wanita, dan kelompok kegiatan bina keluarga.
DP3AP2KB juga menyediakan dukungan tenaga psikolog untuk membantu penanganan sesuai kebutuhan. Apabila persoalan membutuhkan layanan lanjutan yang tidak dapat ditangani di tingkat kabupaten, masyarakat dapat dirujuk kepada layanan profesional di tingkat provinsi.
Dalam evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Katingan turut menyampaikan hasil evaluasi internal yang dilaksanakan pada Agustus 2026. Secara umum, terdapat peningkatan dalam pelaksanaan evaluasi, meskipun masih ada dua perangkat daerah yang belum menyelesaikan perencanaan terkait aspek gender.
Catatan tersebut menjadi bahan perbaikan bagi perangkat daerah agar perspektif gender terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, bukan sekadar menjadi kelengkapan administrasi.
Melalui PUG, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, kemudian menerjemahkannya ke dalam program, kegiatan, serta alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.
Tim verifikator juga memberikan perhatian terhadap kesesuaian dokumen pelaporan dengan periode penilaian, termasuk pembaruan dokumen pendukung dan penyempurnaan data yang diunggah. Pemerintah Kabupaten Katingan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan PUG.
Melalui verifikasi lapangan ini, Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan semakin memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas data, serta memastikan kebijakan responsif gender dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
Keberhasilan penyelenggaraan PUG tidak hanya diukur dari dokumen evaluasi maupun capaian penilaian, tetapi juga dari semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatnya akses anak terhadap pendidikan dan perlindungan, serta terwujudnya lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, adil, dan inklusif.
Editor : Tim Redaksi
