lenterakalimantan.com, PULANG PISAU – DPRD Kabupaten Pulang Pisau menunda rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang semula dijadwalkan pada Jumat (11/9/2026) itu juga diagendakan untuk menutup Masa Persidangan II sekaligus membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, mengatakan penundaan dilakukan setelah pihak eksekutif meminta tambahan waktu selama satu minggu. Permintaan tersebut berkaitan dengan persiapan pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Jadi Bupati meminta ini ditunda untuk satu minggu. Teman-teman SKPD mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan penggunaan dana yang dibantu dari pusat,” kata Tandean.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan penggunaan dana tersebut, termasuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Dana bantuan itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan karhutla sebelum perubahan APBD disahkan.
Tandean menegaskan DPRD mendukung langkah pemerintah daerah tersebut karena berkaitan dengan kebutuhan penanganan bencana di Kabupaten Pulang Pisau.
“Prinsipnya di DPRD kita support, mendukung, artinya mempermudah urusan eksekutif, apalagi ini terkait dengan kebencanaan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui penundaan tersebut semakin mempersempit waktu pembahasan perubahan APBD 2026. Sebab, tahapan pembahasan sebelumnya juga telah tertunda sekitar dua pekan.
Menurutnya, DPRD perlu menyesuaikan kembali jadwal kegiatan agar seluruh tahapan pembahasan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.
“Sebenarnya secara urutannya kita sudah molor. Ini sudah dua minggu kita tertunda, karena kemarin juga atas pemerintahan eksekutif kita tunda, sekarang ini ditunda kembali,” jelasnya.
Kendati waktu semakin terbatas, DPRD tetap menargetkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan pada akhir September 2026.
Tandean berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif berjalan lancar sehingga penundaan tidak kembali terjadi dan seluruh proses pembahasan anggaran dapat diselesaikan sesuai target.
