lenterakalimantan.com, PULANG PISAU – DPRD Kabupaten Pulang Pisau mulai membahas arah kebijakan anggaran daerah melalui penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026.
Agenda tersebut disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (10/8/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
Jayadikarta menjelaskan, penyusunan perubahan anggaran 2026 dihadapkan pada tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak terhadap penurunan transfer ke daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah.
“Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan,” ujarnya.
Dalam rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp805,82 miliar, yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp812,26 miliar, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Dengan proyeksi tersebut, perubahan APBD 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp6,44 miliar. Defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.
Pemerintah daerah berharap rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 dapat dibahas bersama DPRD hingga mencapai kesepakatan. Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD).
Catatan redaksi: Angka pendapatan, belanja, dan defisit dalam naskah sumber telah dibulatkan agar lebih mudah dibaca. Untuk publikasi yang mencantumkan angka rinci, sebaiknya tetap mengacu pada dokumen resmi KUPA dan PPAS.
