lenterakalimantan.com, JAKARTA – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie, pada Rabu (11/11/2026) kepada media.
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie.
Meski demikian, Budi Arie belum menjelaskan kapan surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga tidak mengungkapkan apakah Gibran telah bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan keputusan tersebut.
Isu mengenai pengunduran diri Gibran sebelumnya berkembang di tengah polemik terkait persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Polemik tersebut kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, disebut tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat sebagai persyaratan pencalonan.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) dikabarkan mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden juga menjadi sorotan publik menyusul putusan MK mengenai perubahan persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Di tengah perkembangan tersebut, dinamika politik di DPR turut mengemuka. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani para anggota DPR pengusul.
“Total anggota yang mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP,” kata Saan, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen, Rabu (11/11/2026).
Saan merinci, usulan tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Dengan demikian, total anggota DPR yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut mencapai 120 orang.
Editor : Tim Redaksi
