lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Menkop UMKM) Teten Masduki mengatakan,
Di Kabupaten Tanah Laut, ada 11.000 hektar lebih kebun sawit, maka ada 11 pabrik yang bisa dibangun di daerah tersebut.
Itu karena dananya ada. Pembangunan pabrik CPO dan minyak makan merah di Tanah Laut, bersumber dari Badan Pengelola Dan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Jadi Dana pembangunan tersebut merupakan milik petani yang ada di BPDPKS,” ujar Teten Masduki saat peresmian pabrik CPO dan peletakan batu pertama pembangunan pabrik minyak makan merah di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar Tala, Selasa, (31/1/23).
Ia mengatakan sudah menyelesaikan Permenkopnya, karena untuk mengalirkan dana BPDPKS ke koperasi petani masih diperlukan regulasi.
“Pa bupati nanti bisa datang membawa petaninya ke BPDPKS supaya segera dialirkan dananya, saat ini baru terpakai 9 persen dari Rp70 triliun,” ungkapnya.
Kalau dana sebesar itu dapat digunakan untuk membangun pabrik-pabrik untuk petani, sebut dia, maka perekonomian akan bergerak dengan baik.
Menurutnya adanya kemitraan antara Koperasi Sawit Makmur dengan PT BGMPA merupakan upaya yang cukup baik untuk pembangunan pabrik CPO di daerah tersebut.
“Model-model kemitraan, usaha kecil, koperasi dengan swasta saat ini sedang kami dorong,” paparnya.
Dia mencontohkan seperti di Vietnam kemitraan usaha UMKM dengan industri dan usaha besar sudah 24,6 persen, di Indonesia saat ini baru 6 persen.
Di Jepang, Korea, China, UMKM tidak hanya bikin kripik, krupuk, dodol, tapi mereka bikin komponen-komponen barang setengah jadi untuk menyuplai industri.
“Di Jepang mobil Toyota, mobil Nissan itu komponen-komponennya diproduksi oleh UMKM. Jadi UMKM harus terintegrasi dengan industri. Kalo industrinya maju, usaha besarnya maju, koperasi dan UMKM ikut maju. Bukan ditinggal, kalau ditinggal yang kaya makin kaya,” tegasnya.
Kedepan grand desain UMKM tidak terus menerus di sektor berteknologi rendah, namun didorong pada produk-produk berbasis kreativitas dan inovasi teknologi.
“Kalau kita belajar dengan maju UMKM bisa tumbuh, berkembang, naik kelas kalau dia terintegrasi dengan industri. Sekarang pemerintah sudah memberikan =insentif, upah, pajak untuk swasta besar, industri bermitra dengan UMKM,” tegasnya.
Untuk itu, dia meminta kepada Bupati Tanah Laut apabila ada investor masuk di daerah tersebut harus bermitra dengan, koperasi dan UMKM setempat karena pemerintah punya kekuasaan untuk itu.
Apalagi sambung dia lagi Presiden Joko Widodo menginginkan petani kelapa sawit di Indonesia membangun pabrik hilirisasi berupa pabrik minyak makan merah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tidak hanya itu Presiden juga ingin petani sawit saat ini menguasai hampir 41, 24 persen kebun sawit di Indonesia tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS) ke industri,” ujar Teten Masduki
Sebab, pemerintah hanya memberikan izin kepada petani sawit untuk membangun pabrik minyak makan merah dengan teknologi yang sederhana, sehingga menekan biaya produksi, membangun pabrik skala mini dan minyak lebih sehat.
Sebt Pro vitamin A, vitamin E nya tinggi. “Kalau minyak goreng warnanya bening karena di bleaching atau melalui proses menghilangkan pigmen warna dan dibersihkan warna merahnya, padahal itu sumber vitamin A dan vitamin E,” ujar Teten.
Catatan dari Kementerian Perindustrian, jelas dia, Indonesia masih mengimpor bahan baku vitamin A dan vitamin E, padahal Indonesia sudah tersedia bahan baku dari sawit.
Presiden Jokowi juga meminta pembangunan pabrik minyak makan merah hanya untuk koperasi petani sawit, bukan bagi perusahaan besar, agar nantinya tidak terjadi persaingan antara minyak makan merah dengan dengan produk lainnya.
“Minyak makan merah ini jangan bersaing dengan yang besar, kalau yang kecil bersaing dengan yang besar pasti kalah. Jadi ini pemihakan pemerintah kepada petani sawit,” tandas Teten.
Ia bilang agar minyak makan merah diproduksi dengan murah dan bisa dibeli masyarakat sekitar, maka pembangunannya itu per 1.000 hektare satu mini plant CPO dengan hasil produksi diperkirakan 10 ton per hari dan hasil produksinya bisa diserap dua kecamatan.
“Inilah konsep pabrik yang terintegrasi. Jadi kebunnya, pabriknya dan pasarnya satu kawasan. Sehingga biaya produksinya bisa ditekan lebih murah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Teten mengemukakan, untuk Detail Engineering Design (DED) pabrik minyak makan merah sudah selesai dan pabrik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Badan Standarisasi Nasional dengan BPOM sudah mengeluarkan DED dan ada di tempat saya. Pa presiden minta pabrik minyak makan merah hanya khusus untuk koperasi petani sawit,” ungkap Teten.
Kemudian, sambungnya lagi, presiden juga ingin petani sawit makmur dan rakyat akses mudah mendapatkan minyak makan yang sehat dan murah.
