lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat media update bulanan bersama insan pers, bertempat di Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (6/11/2023) malam.
OJK Provinsi Kalsel menilai sektor jasa keuangan di Kalsel posisi September 2023 terjaga stabil.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan, Darmansyah mengatakan dalam keterangan persnya bahwa pada Triwulan III 2023 Perekonomian di regional Kalimantan tumbuh positif sebesar 4,83 persen (yoy) dan berkontribusi 8,08 persen terhadap PDB Nasional.
Ia juga menjelaskan, Pertumbuhan TW III 2023 sedikit melambat apabila dibandingkan dengan TW II 2023 yang mencapai sebesar 5,56 persen.
“Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh laju pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian yang disebabkan penurunan kinerja ekspor karena belum berlanjutnya Pembangunan smelter di Kalimantan”, ucapnya.
Sementara, kinerja batu bara tumbuh terbatas akibat dibukanya ekspor Australia oleh Tiongkok dan meningkatnya produksi domestik Tiongkok.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional kalimantan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,57 persen (yoy) sedikit melambat dari Triwulan II 2023 sebesar 4,96 persen (yoy).
Ia juga memaparkan, Perkembangan Industri Perbankan pada posisi September 2023 Sektor Perbankan konvensional tumbuh dengan tingkat likuiditas dan risiko kredit terjaga dalam threshold yang memadai.
“Pertumbungan Aset, DPK dan kredit perbankan Kalimantan Selatan secara ytd masing-masing tumbuh 5,55 persen, 5,41 persen dan 7,73 persen. Adapun Loan to Deposit (LDR) pada angka 73,96 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,89 persen dan 2,13 persen”, paparnya.
Sedangkan sektor perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan positif dengan tingkat likuiditas dan risiko kredit terjaga.
“Aset, DPK dan kredit perbankan syariah Kalimantan Selatan secara ytd masing-masing tumbuh 3,06 persen, 5,07 persen dan 5,55 persen dengan tingkat LDR 96,99 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,58 persen dan 1,65 persen”, imbuhnya.
Adapun perkembangan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh positif.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebanyak 20,86 persen (ytd).
“Penyaluran tertinggi masih pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan NPF (Non Performing Financing) pada Perusahaan Pembiayaan juga jauh di bawah threshold, yaitu 1,30 persen”, jelas Darmansyah.
Terkait Perkembangan Industri Pasar Modal di Kalimantan Selatan pada Agustus 2023 juga terus menunjukkan kinerja yang positif.
Hal tersebut nampak dari nilai kepemilikan saham yang terkontraksi sebanyak -10,18 persen secara (ytd), menjadi Rp69,57 trilliun.
“Namun di sisi lain jumlah investor meningkat sebanyak 11,85 persen (ytd) atau 16.200 investor sehingga total investor menjadi 152.881. Hal ini mengindikasikan bahwa Pasar Modal masih menjadi pilihan yang baik untuk berinvestasi bagi masyarakat Kalimantan Selatan”, ungkapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun OJK, jumlah investor di Kalimantan Selatan mayoritas berasal dari Banjarmasin, yaitu sebanyak 58 persen.
Adapun juga terkait dengan Edukasi dan Pelindungan Konsumen, sejak Januari – Oktober 2023, OJK Provinsi Kalimantan Selatan menerima 61 pengaduan via APPK, di mana 31 pengaduan berasal dari sektor IKNB dan 30 pengaduan dari sektor Perbankan. Semua pengaduan telah diselesaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan terkait.
Yang mana pengaduan terbanyak ada pada Restrukturisasi Kredit, kemudian disusul oleh persoalan klaim.
Sementara itu, capaian Hasil Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Selatan khusus pada bulan Oktober 2023 dan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK telah melaksanakan 10 kegiatan dengan jumlah peserta mencapai 4.402 orang peserta yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, sesuai dengan sasaran prioritas edukasi tahun 2023 yang meliputi pelajar/santri, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan masyarakat kawasan 3T.
Sebagai puncak BIK, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan bersama stakeholders terkait meluncurkan Desa Balida sebagai Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) pada tanggal 22 Oktober 2023 lalu.
Terakhir, dampak pembangunan IKN dan peluang Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN akan menyebabkan perpindahan penduduk dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang terdiri dari : pekerja pembangunan IKN, ASN, TNI/Polri, dan tanggungannya yang pada tahap pertama diperkirakan sebanyak 355.000 orang.
“Perpindahan penduduk ini akan menyebabkan meningkatnya konsumsi di Kalimantan Timur sehingga berpotensi meningkatkan inflasi yang bersumber dari harga bahan kebutuhan pokok, bahan bakar, dan biaya transportasi,” tandasnya.
