lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Masih ingat dengan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu H Mardani Maming?
Rencananya Mardani H Maming akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Bahkan sidang perdana di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (19/2/2024) sempat dibuka, namun karena majelis hakim yang telah ditunjuk tidak lengkap sidang pun ditunda
Greafik Loserte SH, JPU dari KPK yang menghadiri sidang membenarkan akan kehadirannya dalam sidang PK yang diajukan Mardani H Maming.
“Memang kehadiran kami di Tipikor untuk menghadiri sidang PK yang diajukan Mardani, namun sidang ditunda karena majelis hakim belum lengkap, ada yang masih pendidikan,”ucap Greafik
Disinggung mengenai PK yang diajukan Mardani?, ia juga belum tahu.
“Maka dari itu, kami juga belum tahu isi PK yang diajukan, apakah ada bukti baru atau bagaimana,”ungkap Greafik.
Namun Greafik menambahkan,bahwa terpidana Mardani H Maming ada mengembalikan uang Rp10 Miliar, dari jumlah kerugian atau suap yang diterimanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebesar Rp110 Miliar.
Diketahui Dalam putusan kasasi MA mengadili perkaranya dengan majelis hakim Agung Suhadi didampingi oleh Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto.
Majelis Hakim menghukum Mardani Maming membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.
Diketahui Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman mantan Bupati Tanah Bumbu itu menjadi 12 tahun penjara dari vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dalam kasus tersebut.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mardani H Maming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta,” demikian bunyi putusan PT Banjarmasin yang dikutip dari Direktori Putusan MA, Senin (3/4/2023).
Maming dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang diketuai oleh Hakim Gusrizal dengan Hakim Anggota Unggul Ahmadi dan Dana Hanura juga menghukum Mardani Maming membayar uang pengganti sebesar Rp 110.601.731.752.
Adapun Maming sendiri mengajukan banding terhadap putusan PN Tipikor Banjarmasin lantaran tidak menerima divonis 10 tahun penjara.
Eks Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.
