lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Ketua Badan Penyelenggara Advokasi Independen (BPAI) Kalsel Yudhi T N, mempertanyakan kinerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu)
Saat ditemui, Senin (4/3/24), Yudhi mengatakan mendapat informasi adanya pembelian sebidang tanah bersertifikat yang sudah tercatat di Kartu Identitas Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanbu yg diperuntukkan Kantor Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurutnya lahan tersebut telah dibeli atau di bebaskan oleh Dinas PUPR Tanbu pada Tahun 2019 menggunakan APBD.
“Namun diatas objek yang sama pada tahun 2023 diobjek tersebut diperjual belikan/di bebaskan kembali,”katanya.
Untuk mendapatkan kebenaran informasi tersebut BPAI Kalsel dan ALIANSI INDONESIA Kalsel berusaha untuk mengkonfirmasi via Whatsapp kepada Kabid Aset di BPKAD Tanbu Sdr, Hamka.
“Akan tetapi pertanyaan kami diabaikan saja tidak dijawab oleh yang bersangkutan,”ungkapnya
Menurutnya proses pembelian lahan oleh Dinas PUPR Tanbu ini jelas melanggar aturan dan terindikasi kuat adanya dugaan merugikan keuangan negara senilai Rp 4.7000.000.00,-
“Sehingga kasus tersebut menjadi perhatian serius Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polisi Daerah Kalimantan Selatan,”jelasnya.
“BPAI Kalsel sangat mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Kalsel khususnya Direktorat Kriminal Khusus, dengan diperiksanya sejumlah pejabat tinggi Pemkab Tanbu diantaranya, Bupati Tanbu H.M.Zairullah Azhar , Sekretaris Daerah Tanbu Ambo Sakka, Kadis PUPR Hernadi Wibisono,”paparnya.
Lanjutnya para pejabat tinggi Tanbu tersebut telah dipanggil pada Rabu 28 Februari 2024, untuk diminta keterangannya oleh penyidik Ditkrimsus Polda Kalsel, sebagaimana yang diberitakan oleh beberapa media yang ada di Kalsel.
“Dalam permasalahan pembelian lahan ini , Badan Penyelenggara Advokasi Independen ( BPAI ) Kalsel, berpendapat bahwa Sekretaris Daerah Pemkab.Tanah Bumbu Ambo Sakka selaku Pengelola Barang Milik Daerah patut diduga dan dimintai pertanggung jawabannya. Demikian pula terhadap bupati Tanbu H.M.Zairullah Azhar selaku penanggung jawab pengguna anggaran daerah kok terkesan abai,”tandasnya.
