Bupati Aulia Beri Workshop dan Bangun MPP untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Bupati HST H Aulia Oktafiandi saat menjadi narasumber kegiatan workshop pemenuhan standar pelayanan publik lingkup Pemkab HST. Foto Humas Bupati HST
Bupati HST H Aulia Oktafiandi saat menjadi narasumber kegiatan workshop pemenuhan standar pelayanan publik lingkup Pemkab HST. Foto Humas Bupati HST

lenterakalimantan.com, BARABAI – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi memberikan Workshop Pemenuhan Standar Pelayanan Publik dan mengupayakan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati pemenuhan standar pelayanan pada instansi pemerintah sangat berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, dirinya bersama jajaran SKPD lingkup Pemkab HST terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan untuk masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Berbagai upaya terus kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini,” ucap Bupati Aulia saat membuka Workshop Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Pemkab HST di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Senin (22/4/2024).

Bupati Aulia juga turut memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perangkat daerah dan Puskesmas tentang pemenuhan dan kriteria kepatuhan standar pelayanan publik. Dirinya dihadirkan bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman sebagai narasumber dalam kegiatan itu.

“Hasil penilaian Ombudsman pada tahun 2023, Pemkab HST masuk dalam kategori predikat kepatuhan kualitas tertinggi atau zona hijau dengan nilai 88,68,” kata Bupati.

Ia menyampaikan bahwa workshop ini merupakan forum yang sangat penting dalam upaya mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan standar pelayanan.

Bupati Aulia menekankan seluruh SKPD untuk tetap kerja keras dan meningkatkan kerjasama antar SKPD agar bisa mempertahankan maupun menaikan nilai kepatuhan, dengan lebih meningkatkan lagi pelayanan publik.

“Kedepannya akan lebih banyak diperlukan pemanfaatan teknologi atau digitalisasi pelayanan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan publik, karenanya inovasi dengan memanfaatkan teknologi harus menjadi budaya kerja yang baru untuk dijalankan,” pesannya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *