lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H.,M.Hum menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Penghentian penuntutan yang disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil ekspose, Kamis, (13/6/2024), yang dihadiri Danang Suryo Wibowo, S.H.,LL.M. selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan.
Berdasarkan siaran pers Nomor:PR-94/O.3.3.6/Kph.1/06/2024 yang dibuat Kasi Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyono adapun penghentian penuntutan tersebut telah di setujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebanyak perkara yaitu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, pertama atas nama tersangka Muhammad Zeyni Bakri yang diduga melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP
Yang kedua tersangka atas nama Abdul Hadi yang juga disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP
Alasan atau pertimbangan diajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Vide Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
.indak Pidana yang dilakukan oleh tersangka ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara; (Vide Pasal 5 ayat (1) huruf b Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif);
Korban telah memaafkan perbuatan tersangka dan telah ada kesepakatan Perdamaian antara korban dan tersangka sehingga korban tidak keberatan jika perkara ini tidak dilanjutkan ke proses persidangan (Vide Pasal 5 ayat (6) huruf b Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
“Selain itu nasyarakat merespon positif (Vide Pasal 5 Ayat (6) huruf c Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Juctice,” jelas Yuni Priyono.
