lenterakalimantan.com, TANJUNG – Hasil evaluasi kinerja Hj Hamida Munawarah selama 3 bulan terakhir menjabat sebagai Pj Bupati Tabalong, oleh Kemendagri RI dinilai cukup baik, Selasa (2/7/2024).
Evaluasi kinerja tersebut dilakukan oleh delapan evaluator yang terdiri dari Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Di hadapan delapan evaluator, Hamida, melaporkan hasil kinerjanya selama 3 bulan semenjak di lantik menjadi Penjabat Bupati Tabalong.
Dalam paparannya, Hamida, menyebutkan bahwa tingkat inflasi di Tabalong medio Maret hingga Juni 2024 terjaga dengan baik.
“Pada bulan Maret angka inflasi Tabalong 0,45 dan ditekan keangka 0,08 sehingga menjadikan angka inflasi Tabalong bertahan di 20 besar daerah dengan Tingkat inflasi terendah se Indonesia,” ujar Hamida.
“Penanganan secara holistik dari hulu hingga ke hilir seperti meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, gerakan menanam hortikultura hingga ke operasi pasar menjadikan upaya menjaga inflasi di Kabupaten Tabalong berjalan dengan optimal,” lanjut Hamida.
Selain itu, Hamida, juga memaparkan penurunan angka stunting di Bumi Sarabakawa. Penurunan ini tidak lepas dari peran semua pihak dan maksimalnya peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta melaksanakan lokakarya stunting setiap bulan.
“Hasilnya kasus stunting Kabupaten Tabalong mengalami penurunan kurang lebih 100 kasus dalam kurun waktu 3 bulan sejak Maret hingga Mei 2024,” ungkap Hamida.
Beriringan dengan penanganan stunting, sektor kesehatan Kabupaten Tabalong juga dinilai optimal baik dari segi sarana fasilitas Kesehatan, jumlah tenaga Kesehatan serta sosialisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kinerja Penjabat Bupati Tabalong selama 3 bulan ini berjalan dengan baik. Melalui berbagai pembenahan dan pembinaan manajemen 3 BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tabalong berstatus sehat dan 1 BUMD berstatus cukup sehat.
Aspek kualitas pelayanan publik yang menjadi salah satu indikator penilaian.
“Terkait pelayanan publik, hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong selama 3 bulan terakhir dengan kategori A atau dengan nilai rata-rata 93,53 persen,” sebut Hamida.
Diketahui, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong sendiri beroperasi sejak tahun 2020 dan saat ini memiliki 26 outlet layanan dengan jumlah layanan berjumlah 274 layanan.
Hal ini berimplikasi pada kemudahan perizinan yang tercatat sejak Januari – Mei 2024 sudah ada 1.658 perizinan yang sudah diterbitkan.
Hamida juga memaparkan penanggulangan pengangguran dengan melakukan berbagai pelatihan keterampilan hingga ke desa, mulai dari pelatihan pembuatan kue, servis elektronik, servis kendaraan hingga pelatihan computer.
“Data terakhir menunjukan angka pengangguran di Kabupaten Tabalong berjumlah 8.965 orang atau sebesar 3,42 persen dari total populasi yang tersebar di 12 kecamatan,” bebernya.
Sedangkan dalam penangan kemiskinan ekstrem, Hamida, menerapkan 3 strategi utama yaitu pengurangan beban pengeluaran seperti menyediakan bantuan perlengkapan sekolah untuk masyarakat miskin.
Kemudian, peningkatan pendapatan seperti penyediaan bibit ikan serta sarana pengembangbiakan ikan yang diserahkan ke masyarakat miskin.
“Strategi ketiga adalah meminimalkan kantong kemiskinan melalui program pembangunan septic tank, pembangunan jalan poros desa dan lain sebagainya,” jelasnya di hadapan para Evaluator.
Terkait anggaran, Hamida, melaporkan kinerja realisasi anggaran hingga Juni 2024 baru mencapai 30,96 persen dari total APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2,6 Triliun.
“Untuk mempercepat realisasi anggaran kami telah mengidentifikasi kendala yang terjadi dan terus mendorong SKPD melalui Surat Edaran Nomor 553/BPKAD/2024 untuk mempercepat realisasi anggaran,” sebutnya.
Dari 10 indikator capaian kinerja yang dilaporkan Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah, seluruh Evaluator dari Kementerian Dalam Negeri menilai kinerja Penjabat Bupati Tabalong cukup baik.
Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ucok Abdulrauf Damenta menyatakan bahwa tim Evaluator Kinerja Penjabat Kepala Daerah sepakat bahwa kinerja dari Hj Hamida Munawarah dinilai baik walaupun masih ada beberapa catatan yang harus dibenahi. Namun tim evaluator Inspektorat Jenderal Kemendargi terkait memaklumi kesulitan yang dihadapi Penjabat Kepala Daerah di triwulan awal menjabat.
“Untuk menjabat selama 3 bulan awal, kinerja ibu penjabat Bupati Tabalong cukup baik,” sebut Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, para Evalutor melihat kinerja yang sudah cukup baik itu masih bisa dioptimalkan lagi melalui berbagai catatan penting diberbagai aspek sebagai bahan evaluasi kinerja selanjutnya.
