lenterakalimantan.com, PARINGIN – Pemkab Balangan menggelar sosialisasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2025, standar biaya perjalanan dinas dalam negeri, serta rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) 2025.
Selaku narasumber, yang notabennya juga sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Balangan, Muhammad Roji menjelaskan bahwa sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada aparatur perangkat daerah terkait mekanisme dan legalitas pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
“Perbup Nomor 2 Tahun 2025 menjadi pedoman penting dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi ini untuk dijadikan sebuah landasan, agar dipahami,” ujar Kepala Bagian Hukum Setda Balangan, di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Jum’at (24/1/2025).
Menurutnya, secara substantif, tidak banyak perubahan dibandingkan Perbup sebelumnya, namun kali ini, pihaknya lebih mempertajam serta melengkapi hal-hal yang dirasa masih kurang.
“Seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Balangan, wajib menjadikan Perbup ini sebagai acuan dalam pelaksanaan perjalanan dinas,” pungkasnya.
Selain itu, Muhammad Roji juga mengungkapkan bahwa, pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) kini harus melalui tahapan fasilitasi dan harmonisasi dengan pemerintah daerah tingkat provinsi, sebagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah.
“Mengingat hal ini sangat penting, setiap Perkada harus direncanakan dengan matang. Kami mengimbau kepada seluruh SKPD, agar mulai mengajukan usulan peraturan kepala daerah yang akan menjadi landasan yuridis untuk pelaksanaan program masing-masing,” tegas Kabid Hukum Setda Balangan.
Dari sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh SKPD terhadap regulasi yang berlaku, sehingga pelaksanaan program kerja daerah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan.
Di kesempatan itu, kegiatan sosialisasi cara dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Balangan.
