lenterakalimantan.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya akurasi peta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Talkshow Profesional “ILASPP: What is and What is Next? Bagaimana Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Berperan?”, pada Rabu (06/08/2025).
“Saya yakin, keberhasilan transformasi dunia pertanahan ini kata kuncinya ditentukan oleh Bapak/Ibu sekalian. Saya minta, kalau bisa tolong dibuatkan peta surveinya yang akurat. Mengedepankan mitigasi risiko,” kata Menteri Nusron pada rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 ISI, di Jakarta.
Sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengurus urusan pertanahan dan tata ruang, Menteri Nusron meminta agar Ketua Umum ISI, Muchammad Masykur dan jajaran, terus mengingat bahwa peta itu sebagai alat penyelesaian masalah, bukan sebaliknya.
“Jadi ketika Bapak/Ibu menyusun peta, harus punya keyakinan bahwa dengan lahirnya peta, maka ini adalah sumber memecahkan masalah. Jangan menjadi sumber melahirkan masalah,” tegas Menteri Nusron.
Arahan tersebut menjadi relevan dalam konteks pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025 yang menempatkan data spasial sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Program yang didukung oleh Bank Dunia itu melibatkan peran penting para _surveyor_ dalam menghasilkan data spasial yang andal untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.
“Kami titip, mudah-mudahan ILASPP bisa berjalan dengan baik, _prudent_, dan memberikan output terbaik. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan pembangunan ke depan,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Pada kesempatan tersebut, hadir Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh. Aris Marfai. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono yang sekaligus Wakil Ketua Umum I ISI; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
(GE/JR)
