lenterakalimantan.com, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui zoom meeting, pada Senin (11/8/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kapuas, dan diikuti oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kapuas, Vitrianson, beserta jajaran. Rakor diikuti secara serentak oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia dari Ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri Jakarta.
Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rapat juga membahas percepatan pembangunan ekonomi, evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah, sosialisasi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber, serta fasilitasi sertifikasi halal tahun 2025.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mewaspadai potensi kebocoran data yang dapat mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas kebijakan, termasuk program pengendalian inflasi.
“Kebocoran data bukan hanya soal privasi, tetapi juga bisa berdampak pada sistem logistik, distribusi, dan kebijakan harga. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan sistem data yang aman dan terintegrasi,” tegas Tito.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem produk halal sebagai sektor strategis dalam persaingan global. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem produksi, distribusi, dan sertifikasi produk halal guna meningkatkan daya saing serta mendukung stabilitas harga di pasar domestik maupun internasional.
“Produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi peluang ekonomi besar yang dapat menopang pengendalian inflasi jika dikelola dengan baik. Ini harus menjadi bagian dari strategi daerah,” tambahnya.
Terkait program 3 juta rumah, Tito memaparkan bahwa hingga tahun 2025 telah disetujui pembangunan 342.441 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Kapuas, Vitrianson, menegaskan komitmen Pemkab Kapuas untuk menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri.
“Kami siap memperkuat sistem pengelolaan data serta mengembangkan potensi produk halal daerah sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk berinovasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.
Rakor ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah konkret, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Editor : Tim Redaksi
