lenterakalimantan.com, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, masyarakat semakin kritis dan memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan.
“Publik berhak mengawal APBD. Setiap rupiah harus terbuka, agar masyarakat bisa menilai apakah program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucap Harum saat membuka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran APBD 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (11/9/2025).
Harum menilai, keterbukaan anggaran menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena itu, APBD tidak boleh tersandera oleh program seremonial, tetapi harus diarahkan pada prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan perangkat daerah untuk tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap program berbasis data dan berorientasi pada hasil.
“APBD bukan sekadar target serapan. Yang lebih penting adalah dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Dengan perencanaan yang tepat, kita ingin melahirkan generasi emas Kaltim yang berdaya saing,” tegasnya.
Harum menekankan, forum Monev ini menjadi ruang strategis untuk berdiskusi, menyamakan langkah, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, KPK, dan masyarakat dapat memperkokoh pengawasan, sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan.
Kegiatan ini turut menghadirkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Supardi, serta Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, sebagai narasumber.
