lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD setempat, terkait dengan Nota Keuangan dan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (15/10/2025).
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, hadir mewakili Gubernur, H. Agustiar Sabran.
Dalam pidato Gubernur yang dibacakan Leonard, disebutkan bahwa target pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,105 triliun.
“Anggaran itu disusun secara hati-hati dengan memperhatikan tren ekonomi dan kondisi fiskal nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Gubernur menyoroti adanya penurunan signifikan pada Dana Transfer Pusat, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun, disertai proyeksi kurang bayar sebesar Rp155 miliar. Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp266 miliar.
“Meskipun terjadi penurunan Dana Transfer Pusat, Pemerintah Provinsi akan mengantisipasi defisit melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja, agar program prioritas tetap berjalan sesuai rencana,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan pandangan konstruktif dalam proses penyempurnaan Raperda APBD 2026.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Huma Betang. Program itu didukung dengan pengembangan UMKM dan koperasi, serta tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang, mendukung pengembangan UMKM dan koperasi, serta memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Demokrat, Agustiar menyoroti strategi pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi inklusif. Salah satunya dilakukan lewat program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang berfungsi sebagai instrumen integrasi layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
“Strategi pengentasan kemiskinan akan ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, antara lain lewat Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen integrasi layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu,” paparnya.
Pemprov Kalsel Harapkan APBD 2026 Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Agustiar Sabran berharap pembahasan Raperda dan Pergub APBD 2026 dapat berlangsung lancar dan produktif. Sehingga seluruh program pembangunan bisa terealisasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalteng.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi atas kerja sama dan dukungan terhadap upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“Kami berharap pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan produktif. Sehingga program pembangunan bisa terealisasi dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
Editor: Rizki
