lenterakalimantan.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru guna memperkuat disiplin pengelolaan likuiditas jangka pendek, pendanaan jangka panjang, serta ketahanan struktur permodalan di industri perbankan syariah.
Kedua regulasi tersebut yakni POJK Nomor 20 Tahun 2025 tentang kewajiban pemenuhan rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK Nomor 21 Tahun 2025 mengenai kewajiban pemenuhan leverage ratio bagi BUS.
“Kedua POJK ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang BUS dan UUS agar semakin tangguh, efisien, serta sejalan dengan standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB),” ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi dalam keterangannya seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (31/10/2025).
POJK Nomor 20 Tahun 2025 mewajibkan BUS dan UUS menjaga rasio kecukupan likuiditas (LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) minimal 100 persen dengan penerapan secara bertahap. Ketentuan tersebut dirancang untuk menjamin ketersediaan likuiditas jangka pendek yang memadai serta pendanaan jangka panjang yang stabil.
OJK juga mewajibkan BUS dan UUS melakukan perhitungan kecukupan likuiditas dan pemantauan pendanaan stabil bersih secara berkala, baik pada tingkat individu maupun konsolidasi guna memastikan risiko likuiditas dikelola secara terukur dan transparan.
Pelaporan serta publikasi kedua rasio itu akan dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028, sejalan dengan kesiapan industri dan harmonisasi sistem pelaporan keuangan syariah nasional.
Sementara itu, POJK Nomor 21 Tahun 2025 mengatur kewajiban BUS untuk memelihara leverage ratio minimal 3 persen setiap waktu. Kewajiban pelaporan pertama berlaku mulai posisi akhir triwulan I tahun 2026, sedangkan publikasi dimulai pada September 2026.
Aturan tersebut bertujuan memperkuat ketahanan permodalan BUS melalui indikator tambahan leverage ratio yang tidak bergantung pada pembobotan risiko aset. Dengan demikian, bank dapat menjaga proporsionalitas pertumbuhan bisnis terhadap kapasitas modal yang dimiliki.
Leverage ratio juga diharapkan mampu membantu industri mengantisipasi risiko deleveraging pada berbagai skenario ekonomi tanpa mengganggu fungsi intermediasi.
POJK ini mulai berlaku sejak 17 September 2025. Bagi BUS yang belum memenuhi ambang batas (threshold), OJK memberikan ruang untuk mengajukan rencana tindak perbaikan. Namun, ketidakpatuhan terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda maupun non-denda.
Dengan terbitnya dua POJK tersebut, OJK menegaskan komitmennya memperkuat fondasi sistem perbankan syariah nasional agar semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing global sesuai standar internasional.
Sumber : ANTARA
Editor : Tim Redaksi
