lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas, menggelar sosialisasi perencanaan penyusunan anggaran nasional guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan ketentuan perencanaan pembangunan.
Suripno mengatakan, sosialisasi tersebut difokuskan pada pemahaman peraturan perundang-undangan serta alur perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah hingga ke level pemerintah daerah. Hal ini dinilai penting karena peserta kegiatan merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan di wilayah masing-masing.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di setiap tingkatan,” ujar Suripno, Kamis (8/1/2025) siang.
Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa usulan pembangunan berasal dari musyawarah warga di tingkat RT atau RW, kemudian dibahas di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan usulan masyarakat dapat diperjuangkan sesuai prosedur yang berlaku.
Suripno juga menegaskan, sosialisasi ini bertujuan agar usulan masyarakat tidak gugur di tengah proses perencanaan akibat kurangnya pemahaman terhadap mekanisme yang ada. Selama ini, banyak usulan yang tidak terakomodasi karena masyarakat belum memahami alur perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
“Kurangnya pemahaman terhadap alur perencanaan sering menjadi penyebab usulan tidak terealisasi. Karena itu, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat agar usulan pembangunan dapat disampaikan dan diperjuangkan secara tepat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Sugiarto Sumas, turut memberikan pandangan terkait kondisi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalsel. Ia menilai banjir kali ini tergolong luar biasa karena dipicu oleh volume air besar dari hulu yang datang dalam waktu singkat dan bertemu dengan kondisi pasang.
“Ketika kondisi yang terjadi luar biasa, maka penanganannya juga harus luar biasa,” ujarnya.
Sugiarto menjelaskan, meskipun karakter banjir di Kalsel umumnya naik secara perlahan dan tidak bersifat bandang, dampaknya tetap signifikan karena banyak rumah warga terendam hingga tenggelam. Oleh karena itu, penanganan dan peningkatan bantuan dinilai sangat memungkinkan dilakukan, termasuk dalam tahun anggaran yang sama.
“Saat ini Gubernur sedang memperhitungkan dan menyiapkan berbagai langkah sesuai dengan ketersediaan anggaran, agar dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir,” imbuhnya.
Editor : Tim Redaksi
