lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian Republik Indonesia tingkat Polda Kalimantan Tengah yang digelar di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur hadir sebagai salah satu narasumber dan menyampaikan sejumlah arahan penting terkait sinergi keamanan dan pembangunan daerah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto pada akhir Januari 2026 lalu, yang menekankan penguatan soliditas dan profesionalisme aparat dalam menjaga stabilitas nasional.
Rapim diikuti para Kapolres dan Kapolsek se-Kalimantan Tengah serta Pejabat Utama Polda sebagai ujung tombak Polri di wilayah setempat. Turut hadir sebagai narasumber Kabinda Kalteng Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng, serta jajaran pejabat Polda Kalteng.
“Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh jajaran Polda Kalteng,” ungkap Agustiar mengawali arahannya.
Dalam paparannya, Gubernur membeberkan tantangan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menyebut APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini merupakan tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi besar dan terukur terhadap belanja seluruh OPD,” imbuhnya.
APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun cukup tajam dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas ini, Agustiar menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan.
“Tanpa situasi yang aman dan kondusif, efisiensi anggaran tidak akan menghasilkan manfaat maksimal,” katanya.
Menurutnya, Polda Kalteng memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang aman dan kondusif guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Ia juga mendorong pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, serta mengedepankan pendekatan humanis dan restorative justice tanpa mengurangi ketegasan terhadap tindak kejahatan.
Melalui forum Rapim ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas, memperkuat sinergi, serta memastikan pembangunan di Bumi Tambun Bungai tetap berjalan di tengah tantangan fiskal yang ada.
Editor: Rizki
