lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan bahwa ketersediaan stok bahan pokok aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kalteng, Yuas Elko, usai memimpin tim gabungan melakukan pemantauan harga dan stok pangan jelang Ramadhan 2026, Kamis (5/2/2026).
Pemantauan dilakukan di sejumlah titik strategis, seperti Pasar Besar, Pasar Kahayan, SPBU, pangkalan LPG, hingga gudang Bulog.
“Berdasarkan pemantauan kami di gudang Bulog, stok pangan dipastikan aman untuk empat sampai enam bulan ke depan. Begitu juga dengan stok beras medium di pedagang besar yang terpantau cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Ramadan nanti,” ujar Yuas.
Meski stok secara umum stabil, ia memberikan catatan khusus terhadap komoditas cabai rawit dan cabai merah yang mulai mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram.
Selain cabai, perhatian serius juga tertuju pada harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer.
Yuas mengungkapkan keprihatinannya atas harga gas subsidi yang mencapai Rp35.000 hingga Rp38.000 di wilayah kota, bahkan menembus Rp50.000 sampai Rp60.000 di daerah pedalaman.
“Sesuai arahan, kami ingin mendorong pemerintah kabupaten/kota agar dapat menciptakan inovasi kebijakan terkait penetapan harga di tingkat pengecer yang dihitung berdasarkan jarak angkut. Misalnya, dari pangkalan ke pengecer di desa A atau desa B memiliki standar harga yang jelas agar tidak terjadi lonjakan liar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yuas mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi borong atau panic buying dan tetap berbelanja dengan bijak sesuai kebutuhan.
Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga berencana menggelar pasar murah atau pasar penyeimbang guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Pemantauan ini akan terus dilakukan secara rutin oleh TPID bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal seperti BPS, Bank Indonesia, serta perangkat daerah terkait sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri guna memastikan inflasi di Kalteng tetap terkendali,” pungkasnya.
Editor: Rizki
