lenterakaliamnatan.com, BUNTOK – Eddy Raya Samsuri menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027 tingkat kecamatan yang dirangkai dengan peresmian Kantor Kecamatan Karau Kuala, di Aula Kantor Kecamatan Karau Kuala, Bangkuang, Rabu (4/2/2026).
Dalam sambutannya, Eddy Raya menegaskan Musrenbang kecamatan merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dari desa dan kelurahan agar arah dan prioritas pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan riil warga.
“Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan tema pembangunan pondasi hilirisasi berbasis sumber daya lokal untuk ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut dia, tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hilirisasi sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Adapun target pembangunan Kabupaten Barito Selatan pada 2027, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45 persen, meningkat dari capaian 2025 sebesar 4,02 persen (per Oktober 2025). Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,77 persen dari 4,94 persen pada 2025.
Pemerintah daerah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,09 persen dari 4,30 persen, indeks gini menurun menjadi 0,256 dari 0,266, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,44 dari 75,21 pada 2025.
“Untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan,” tegasnya.
Eddy Raya mengakui kebutuhan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah sosial, dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjajaki sumber pendanaan alternatif yang sah, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
Dalam kondisi tersebut, kebijakan penganggaran akan berpedoman pada prinsip money follows program, yakni memprioritaskan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Musrenbang ini harus mampu menetapkan prioritas pembangunan yang terukur, realistis, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Barito Selatan yang sejahtera, berdaya saing, serta menjadi penyangga pangan dan energi bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan peresmian Kantor Kecamatan Karau Kuala.
Sementara itu, Camat Karau Kuala Adriansyah melaporkan telah dilaksanakan pasar murah sebanyak 100 paket. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp120 ribu yang disubsidi menjadi Rp50 ribu. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan juga menggelar gerakan pangan murah berisi gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.
Acara dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Barito Selatan, Ketua TP PKK Kabupaten Barito Selatan, Penjabat Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, perwakilan BPS dan BPN, serta tokoh masyarakat dan unsur Tripika Kecamatan Karau Kuala.
