lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan.
Pesan tersebut disampaikan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, dalam kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Banjarmasin, Senin (23/2/2026).
Ariadi mengungkapkan, perekonomian Kalimantan Selatan pada 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut dinilai menunjukkan fondasi ekonomi daerah yang relatif kuat dan memiliki daya tahan yang baik.
Namun, berdasarkan struktur perekonomian, kontribusi terbesar masih didominasi sektor pertambangan sebesar 27,94 persen. Kondisi itu menjadi pengingat bahwa transformasi ekonomi harus terus dilakukan agar pertumbuhan Kalsel berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.
“Dalam konteks inilah, sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat strategis. Data menunjukkan sektor jasa keuangan di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 10,34 persen, menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi,” ujar Ariadi.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut menandakan bahwa akses keuangan menjadi faktor kunci dalam mendorong aktivitas ekonomi baru, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya.
Peran IKAD dan Penguatan TPAKD
Lebih lanjut, Ariadi menjelaskan bahwa salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan perluasan akses keuangan di daerah adalah Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Indeks tersebut mencerminkan tingkat ketersediaan, penggunaan, dan kedalaman layanan keuangan oleh masyarakat.
Ia meminta seluruh TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi program guna mendorong peningkatan IKAD.
“Peningkatan indeks ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, serta mampu mendukung kegiatan ekonomi secara produktif,” katanya.
Dalam arah kebijakan ke depan, TPAKD difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM yang berpotensi naik kelas, mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah guna memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan visi pembangunan daerah Kalsel Bekerja, di mana penguatan ekonomi inklusif dan berbasis potensi daerah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Editor : Tim Redaksi
