lenterakalimantan.com, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Usis I. Sangkai menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas di Ruang Rapat Sekda, Jumat (13/2/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi inflasi daerah serta dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Audiensi dihadiri Kepala BPS Kapuas Ahmad Nasrullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas P3APPKB, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Dalam paparannya, Kepala BPS Kapuas menyampaikan bahwa inflasi Kabupaten Kapuas pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,47 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 3,62 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, cabai rawit, gula pasir, ikan gabus, bawang putih, serta cabai merah.
BPS juga memaparkan dampak inflasi yang tidak terkendali, di antaranya penurunan daya beli masyarakat, peningkatan beban pengeluaran rumah tangga, gangguan stabilitas ekonomi, hingga potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga pangan strategis.
Sebagai langkah pengendalian, disampaikan sejumlah strategi, di antaranya menjaga ketersediaan pasokan melalui penguatan produksi lokal dan kerja sama antardaerah, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga melalui operasi pasar, serta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berbasis data statistik yang akurat.
Selain itu, BPS juga menyampaikan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, seperti penerbitan surat edaran pimpinan daerah, sosialisasi kepada pelaku usaha, serta publikasi melalui berbagai media.
Turut dibahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEn) yang dilakukan melalui integrasi data administrasi, hasil sensus dan survei, serta verifikasi lapangan.
Sekda Kapuas Usis I. Sangkai menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil, baik dalam pengendalian inflasi maupun perencanaan pembangunan, dapat lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui koordinasi ini, diharapkan berbagai program intervensi Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Editor : Tim Redaksi
