lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sekaligus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Suripno Sumas, menilai sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penting dilakukan kepada masyarakat, terutama pada momentum bulan Ramadan ketika aktivitas pembayaran zakat meningkat.
Menurut Suripno, di tengah masyarakat terdapat banyak pihak yang bersedia menjadi pengelola maupun amil zakat. Namun, pengelolaan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Undang-undang ini penting kita sosialisasikan, apalagi bertepatan dengan bulan puasa. Di masyarakat juga banyak yang bersedia menjadi pengelola maupun amil zakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kegiatan pengelolaan zakat harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang, terutama terkait pelaporan serta tata kelola lembaga pengelola zakat.
“Dikhawatirkan apabila ada kegiatan pengelolaan zakat yang tidak sesuai aturan, terutama terkait pelaporan dan mekanisme lainnya, maka bisa saja dianggap melanggar ketentuan undang-undang,” katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, Suripno berharap masyarakat yang belum terdaftar sebagai amil zakat dapat segera melakukan pendaftaran. Sementara bagi yang sudah menjalankan kegiatan tersebut tetapi belum memiliki izin atau belum melakukan pemberitahuan secara resmi, dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.
“Pada dasarnya perizinan itu lebih kepada pemberitahuan atau pendaftaran. Dengan begitu mereka tetap bisa melanjutkan kegiatan sebagai amil zakat secara sah,” jelasnya.
Ia menambahkan, zakat merupakan bagian dari penghasilan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali untuk membantu mereka yang membutuhkan. Karena itu, pengelolaannya perlu dipahami secara benar agar penyalurannya tepat sasaran.
“Zakat adalah bagian dari penghasilan masyarakat yang dibagikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Itulah mengapa ketentuan ini perlu kita pahami bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Sugiarto Sumas, menjelaskan bahwa keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peran penting sebagai jembatan antara muzaki dan masyarakat yang berhak menerima zakat.
“Kenapa harus ada jembatan ini? Karena di masyarakat masih banyak yang tidak mampu dan tentu sulit jika harus berhubungan langsung satu per satu. Dengan adanya UPZ, semuanya menjadi lebih mudah dan tertata,” ujarnya.
Menurutnya, melalui UPZ para muzaki juga lebih nyaman menyalurkan zakatnya karena bersifat resmi dan dapat dilaporkan sebagai pengurang pajak.
“Kalau melalui UPZ itu resmi, sehingga zakat yang disalurkan bisa diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Sementara bagi masyarakat penerima zakat juga lebih terjamin karena sudah jelas siapa saja yang benar-benar berhak menerima,” katanya.
Ia menambahkan, proses pembentukan UPZ relatif mudah karena cukup didaftarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional di tingkat kabupaten atau kota.
“Bentuk perizinannya sebenarnya tidak sulit, cukup sederhana dan hanya sampai ke Baznas tingkat kabupaten atau kota,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi
