lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti sosialisasi penilaian pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah terkait pembiayaan kreatif (creative financing) yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (11/3/2026).
Gubernur Kalsel, H Muhidin diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Dinansyah, mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru.
Sosialisasi dipimpin Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, serta diikuti secara daring oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Usai kegiatan, Dinansyah mengatakan Pemerintah Provinsi Kalsel akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan Kemendagri terkait mekanisme penilaian penghargaan tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai berbagai persiapan yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri,” ujar Dinansyah didampingi Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, M Kharis Elyani.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menjelaskan penilaian penghargaan pembiayaan kreatif bagi pemerintah daerah tahun ini akan dibagi dalam enam klaster wilayah.
Enam klaster tersebut meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara-Maluku, Papua, serta Sulawesi. Secara keseluruhan akan dipilih 35 pemerintah daerah sebagai penerima penghargaan.
Horas menekankan pentingnya kelengkapan serta keakuratan data yang disampaikan setiap daerah dalam proses penilaian.
“Data dan dokumen yang dimasukkan harus jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi riil di daerah,” tegasnya.
Program pembiayaan kreatif ini bertujuan meningkatkan koordinasi serta sinergi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, program tersebut juga mendukung upaya pencegahan korupsi melalui implementasi sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Editor: Tim Redaksi
