lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin menggelar diskusi bersama para bupati dan wali kota untuk membahas berbagai persoalan di daerah dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel 2026, Selasa (7/4/2026), di Aula Dr. KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Diskusi tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi kepala daerah sekaligus upaya sinkronisasi program pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Syahrujani, mengawali penyampaian dengan menyoroti persoalan banjir kiriman yang berasal dari wilayah Kabupaten Balangan. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin, menyampaikan kendala keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di kotanya.
Selanjutnya, Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi, mengusulkan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang menghubungkan wilayahnya ke Margasari, Kabupaten Tapin.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Muhidin menyatakan bahwa Pemprov Kalsel tengah memprioritaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk Kabupaten Balangan, sebagai salah satu solusi penanganan banjir.
“Sodetan ini direncanakan untuk mengalirkan debit air banjir ke Sungai Barito. Proyek ini juga melibatkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III,” ujarnya.
Terkait permasalahan sampah di Kota Banjarmasin, ia menyarankan agar pemerintah kota meningkatkan kerja sama dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, khususnya dalam penyediaan lahan TPA melalui skema yang saling menguntungkan.
Untuk usulan pelebaran jalan di Barito Kuala, gubernur meminta pemerintah daerah mengajukan proposal kepada Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dukungan dari pemerintah provinsi.
“Kami akan membantu, namun perlu diawali dengan pengajuan proposal yang sesuai mekanisme,” katanya.
Permintaan serupa juga disampaikan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal, terkait peningkatan sejumlah ruas jalan di wilayahnya. Sementara itu, Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, menyoroti kelanjutan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya serta kondisi jalan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Muhidin menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun proposal sebagai dasar tindak lanjut. Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan bersama.
“Pemerintah daerah harus proaktif dan tidak hanya bergantung pada bantuan provinsi atau pusat. Semua tetap akan kita pertimbangkan sesuai prioritas,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, para bupati dan wali kota se-Kalsel, serta kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
Editor: Tim Redaksi
