lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, menegaskan pentingnya sinergi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah guna menjawab berbagai tantangan ke depan. Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Kalsel, kepala Bappeda kabupaten/kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025-2029.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Visi tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Muhidin juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat sebesar 76,10 atau di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.
“Capaian ini menunjukkan arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” katanya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen, sementara angka kemiskinan tercatat 3,73 persen, menjadikan Kalsel sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif rendah di Indonesia.
Ia menekankan, arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri.
“Sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting agar pembangunan daerah berjalan searah dan saling mendukung,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar, terutama dalam mengatasi persoalan lingkungan seperti banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terpadu dari hulu hingga hilir, melalui normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sodetan,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemprov Kalsel juga mendorong sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu-Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
“Seluruh program ini harus berjalan selaras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
