lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi terkait anggaran Rp25 miliar untuk pemeliharaan rumah dinas gubernur yang belakangan menjadi sorotan publik.
Anggaran tersebut ditegaskan bukan sekadar untuk renovasi tempat tinggal, melainkan bagian dari upaya menjaga aset daerah agar tetap berfungsi optimal, terutama setelah lama tidak digunakan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa anggaran Rp25 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan tahun 2024 hingga 2025.
Menurutnya, dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi rumah dinas gubernur, tetapi juga mencakup rumah dinas wakil gubernur, pendopo, serta fasilitas guest house dalam satu kawasan.
“Anggaran itu mencakup seluruh kompleks, bukan hanya rumah gubernur, tetapi juga wakil gubernur, pendopo, dan guest house,” ujarnya dalam podcast Kaltim, Senin (13/4/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi bangunan yang tidak ditempati selama sekitar lima tahun menyebabkan banyak fasilitas mengalami kerusakan dan penurunan fungsi.
Berbagai kerusakan yang ditemukan antara lain atap bocor, sistem sanitasi tidak berjalan optimal, pendingin ruangan tidak berfungsi, hingga perabotan yang sudah usang.
“Kalau bangunan tidak ditempati dalam waktu lama,. tentu kondisinya akan jauh menurun. Banyak fasilitas yang harus dibenahi agar layak digunakan kembali,” jelasnya.
Sri Wahyuni menambahkan, rumah jabatan tersebut memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai tempat tinggal kepala daerah, tetapi juga sebagai lokasi kegiatan resmi dan penerimaan tamu penting.
“Ini juga difungsikan sebagai guest house untuk menjamu tamu-tamu pemerintah daerah, sehingga harus representatif,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari perencanaan yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia juga menekankan bahwa renovasi tidak hanya difokuskan pada rumah dinas gubernur, melainkan seluruh fasilitas pendukung dalam kompleks tersebut.
“Rumah dinas itu sudah ada sebelumnya. Anggaran ini tidak hanya untuk gubernur, tetapi juga untuk wakil gubernur dan fasilitas lainnya di kawasan tersebut,” kata Rudy.
Menurutnya, kompleks rumah dinas juga dilengkapi fasilitas ruang pertemuan berkapasitas besar seperti Odah Etam dan Olah Bebaya yang kerap digunakan untuk kegiatan pemerintahan.
Saat ini, proses pemeliharaan telah rampung dan seluruh fasilitas sudah dapat digunakan kembali untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
“Sekarang sudah selesai dan sudah digunakan. Fasilitas yang sebelumnya rusak atau tidak tersedia sudah dibenahi,” tutupnya.
