lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di lima kabupaten/kota, Sabtu (30/5/2026) siang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor jasa boga dan kuliner.
Ketua APJI Kalsel, Aftahudin, mengatakan kepengurusan yang dilantik berasal dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
Menurutnya, keberadaan kepengurusan di tingkat daerah diharapkan mampu memperkuat pembinaan dan pengembangan pelaku usaha kuliner, mulai dari katering, rumah makan, kafe, hingga usaha pendukung lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem jasa boga.
“Pengurus yang baru dilantik diharapkan dapat menjadi penggerak bagi kemajuan UMKM di daerah masing-masing. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Aftahudin menilai UMKM merupakan salah satu sektor yang relatif tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi. Aktivitas usaha yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dinilai membuat pelaku UMKM tetap memiliki ruang untuk berkembang meski di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Selain berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, UMKM juga berperan dalam menjaga perputaran ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, APJI juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner dan jasa boga. Menurut Aftahudin, sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas peluang usaha.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Koperasi dan UKM yang selama ini memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikasi halal.
“Melalui program pendampingan yang ada, pelaku UMKM bisa mendapatkan kemudahan dalam memahami prosedur dan persyaratan sertifikasi halal,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Noor Aneka Linda Wati, menyatakan APJI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM.
Menurutnya, anggota APJI yang berasal dari berbagai bidang usaha kuliner dan perhotelan dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan program-program pemberdayaan ekonomi daerah.
“Kami menyambut baik terbentuknya kepengurusan APJI di sejumlah daerah. Ini menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Linda menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong implementasi program Kalsel Halal yang bertujuan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal. Karena itu, sinergi dengan organisasi seperti APJI dinilai penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.
Selain program sertifikasi halal, Dinas Koperasi dan UKM juga menyediakan berbagai fasilitasi bagi UMKM, mulai dari peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, promosi produk, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui pelantikan pengurus DPC di lima kabupaten/kota tersebut, APJI Kalsel berharap dapat memperkuat jaringan organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi pelaku usaha jasa boga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Tim Redaksi
