Oleh: Ahmad Zaki (Mantan Pengurus HMI Cabang Banjarmasin)
Kericuhan yang berujung pada pengusiran sejumlah pejabat negara dari panggung diskusi publik bertajuk Kopdar Bareng Mas Dar di Kampus Universitas Gadjah Mada bukan sekadar luapan emosi sesaat di ruang akademik. Kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko yang akhirnya harus dievakuasi di bawah pengawalan ketat akibat gelombang penolakan merupakan peristiwa yang layak menjadi perhatian publik.
Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara narasi keberhasilan yang dibangun pemerintah dan realitas yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Sebagai mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin yang mengikuti dinamika gerakan mahasiswa, saya memandang insiden di Bulaksumurn sebagai cerminan tersumbatnya ruang komunikasi politik yang efektif. Dalam situasi demikian, mahasiswa kembali mengambil peran sebagai kelompok penekan yang menggunakan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi.
Dari perspektif politik nasional, pengusiran terhadap para pejabat tersebut menunjukkan menurunnya efektivitas komunikasi publik pemerintah, terutama ketika kampus dipersepsikan sebagai ruang untuk membangun legitimasi atas berbagai kebijakan. Munculnya berbagai slogan kritik, seperti “Penjilat Rezim” dan “Pengkhianat Reformasi”, yang disuarakan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada mencerminkan menurunnya kepercayaan sebagian kalangan muda terhadap figur-figur yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis, tetapi kini berada dalam lingkaran kekuasaan.
Dalam jangka pendek, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang dialog antara pemerintah dan sivitas akademika. Apabila tidak dikelola secara bijaksana, keadaan ini dapat memperdalam polarisasi politik, meningkatkan ketegangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, serta mendorong pendekatan keamanan yang lebih dominan daripada dialog.
Di sisi lain, munculnya aksi penolakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kekhawatiran terhadap rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak, serta melemahnya daya beli menjadi faktor yang memicu meningkatnya keresahan publik. Dalam konteks tersebut, mahasiswa tampil sebagai kelompok yang menyuarakan aspirasi masyarakat.
Bagi para peserta aksi, paparan data ekonomi yang disampaikan para pejabat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dihadapi masyarakat, terutama terkait tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Apabila eskalasi sosial terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bidang politik, tetapi juga ekonomi. Ketidakstabilan sosial dapat memengaruhi kepercayaan investor, menghambat iklim investasi, serta mendorong pelaku usaha menunda ekspansi akibat meningkatnya ketidakpastian.
Ditinjau dari perspektif gerakan mahasiswa, insiden di Universitas Gadjah Mada berpotensi menjadi momentum konsolidasi berbagai elemen mahasiswa yang selama ini bergerak secara terpisah. Peristiwa tersebut dapat menjadi simbol perlawanan terhadap berbagai persoalan yang dipandang sebagai bentuk ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik.
Tradisi gerakan mahasiswa, termasuk yang berkembang di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),n sejak lama menempatkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat sebagai salah satu landasan perjuangan. Oleh karena itu, munculnya kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian, apabila pemerintah tidak mampu membangun ruang dialog yang terbuka, setara, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, bukan tidak mungkin peristiwa di Bulaksumur menjadi pemicu lahirnya konsolidasi gerakan mahasiswa di berbagai daerah. Sebaliknya, apabila komunikasi yang konstruktif mampu dibangun, momentum tersebut dapat menjadi titik awal bagi terwujudnya hubungan yang lebih baik antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengawal arah pembangunan nasional.
Editor: Muhammad Tamyiz
