lenterakalimantan.com, KUTAI KARTANEGARA – Perjalanan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menuju Kabupaten Kutai Barat mendadak terhenti di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Jumat (3/7/2026). Puluhan warga menghadang rombongan untuk menyampaikan keluhan terkait dihentikannya kerja sama angkutan sawit antara PT REA Kaltim dan 15 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Momen tersebut terjadi usai gubernur menunaikan salat Jumat di Masjid Besar Al Jamaal, Kota Bangun. Saat melanjutkan perjalanan melalui jalur Kota Bangun–Tabang menuju Melak, kendaraan rombongan dihentikan warga yang telah menunggu di tepi jalan.
Salah seorang warga mengaku selama ini kesulitan mencari ruang untuk menyampaikan aspirasi. Kesempatan bertemu langsung dengan gubernur dimanfaatkan untuk menyuarakan persoalan yang berdampak pada penghidupan masyarakat.
“Selama ini kami tidak punya wadah untuk mengadu. Alhamdulillah, Bapak melintas dan mau turun menemui kami,” ujarnya.
Penghentian Kerja Sama per Awal Bulan Juli
Warga menjelaskan, sejak 1 Juli 2026, PT REA Kaltim menghentikan kerja sama angkutan tandan buah segar (TBS) sawit yang sebelumnya dikelola oleh 15 BUMDes di dua kecamatan. Perusahaan disebut beralih menggunakan jasa angkutan pihak ketiga, sehingga mengancam mata pencaharian masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan dukungannya terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Ia menilai keberadaan BUMDes harus tetap diperkuat, bukan justru disingkirkan.
“Saya setuju masyarakat lokal yang diutamakan. Bukan malah dikurangi, apalagi diputus. Minimal tetap, kalau perlu ditambah,” tegasnya, disambut tepuk tangan warga.
Sebagai langkah tindak lanjut, gubernur memastikan akan memanggil pihak PT REA Kaltim untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut. Pertemuan dijadwalkan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda pada awal pekan depan.
Respons cepat tersebut disambut dengan lega oleh warga. Mereka berharap pertemuan itu benar-benar menghasilkan solusi yang adil dan mengembalikan peluang kerja bagi masyarakat desa.
Peristiwa ini sekaligus menjadi gambaran nyata bagaimana persoalan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput membutuhkan perhatian cepat dan keberpihakan dari pemangku kebijakan.
Editor: Rizki
