lenterakalimantan.com, JAKARTA – Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mendatangi Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Selasa (28/7/2026), untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Banjarmasin dan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, sebagai upaya mengawal penyelesaian persoalan kelistrikan yang berdampak pada aktivitas masyarakat.
Dalam pertemuan itu, rombongan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin didampingi General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, dan diterima Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.
Ananda mengatakan, pemerintah daerah membawa berbagai aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sektor usaha, hingga layanan publik. Selain itu, Pemkot Banjarmasin juga meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan, langkah penanganan, serta mekanisme kompensasi bagi pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat. Kami juga meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan, serta bentuk kompensasi yang menjadi hak masyarakat,” ujar Ananda.
Menurutnya, dampak pemadaman tidak hanya menghentikan pasokan listrik, tetapi juga mengganggu layanan telekomunikasi karena sejumlah Base Transceiver Station (BTS) kehilangan sumber daya listrik.
“Dulu ketika listrik padam, sinyal masih bisa digunakan. Sekarang listrik padam, sinyal juga ikut hilang. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, komunikasi, hingga pelayanan menjadi semakin terganggu,” katanya.
Pemkot Banjarmasin juga menyampaikan sejumlah dampak lain yang dirasakan masyarakat, di antaranya kerugian pelaku UMKM, kerusakan peralatan elektronik, kematian ribuan ternak, serta rusaknya Air Susu Ibu (ASI) yang disimpan di lemari pendingin sehingga tidak lagi layak dikonsumsi.
Dalam pertemuan tersebut, PLN memaparkan kondisi sistem kelistrikan melalui pusat pengendalian operasional (war room). Berdasarkan penjelasan PLN, gangguan pasokan listrik disebabkan kerusakan pada tiga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong. Gangguan tersebut menyebabkan defisit daya sekitar 250 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
PLN juga menyampaikan bahwa mulai 29 Juli 2026 durasi pemadaman bergilir akan dikurangi menjadi sekitar tiga jam. Sementara itu, proses perbaikan tiga PLTU ditargetkan selesai pada 3 Agustus 2026 sehingga sistem kelistrikan diharapkan kembali normal mulai 4 Agustus 2026 tanpa pemadaman bergilir.
“Alhamdulillah, kami memperoleh kepastian bahwa durasi pemadaman mulai dikurangi sejak hari ini. Insyaallah, apabila proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pada 4 Agustus kondisi kelistrikan akan kembali normal. Tentu kami akan terus mengawal komitmen ini agar benar-benar terealisasi,” tuturnya.
Ia menegaskan, Pemkot Banjarmasin akan terus berkoordinasi dengan PLN dan mengawal tindak lanjut penyelesaian gangguan hingga pelayanan kelistrikan kembali normal.
“Kami memahami besarnya dampak yang dirasakan masyarakat. Seluruh aspirasi telah kami sampaikan secara langsung kepada PLN Pusat. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini sampai masyarakat kembali mendapatkan pelayanan kelistrikan yang normal dan andal,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi
