lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Persoalan layanan air bersih dan kondisi infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama masyarakat Kalimantan Timur yang diserap anggota DPRD Kaltim saat melaksanakan reses. Aspirasi tersebut kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, usai menerima laporan hasil reses tujuh fraksi DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Kamis (9/7/2026).
Sri Wahyuni menegaskan, hasil reses memiliki peran strategis karena menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai masukan dari anggota dewan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.
“Pemprov mengapresiasi hasil reses tersebut. Reses merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah tidak mungkin mampu memantau seluruh persoalan yang terjadi di lapangan tanpa dukungan DPRD sebagai mitra strategis. Karena itu, laporan hasil reses menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari berbagai aspirasi yang diterima, pelayanan air bersih dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga di sejumlah daerah.
“Banyak hal yang menjadi perhatian dari hasil reses anggota DPRD Kaltim, di antaranya pelayanan air bersih dan infrastruktur jalan yang masih perlu mendapat perhatian,” jelas Sri Wahyuni.
Ia memastikan seluruh masukan yang diterima akan dikaji dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD pun dinilai menjadi kunci agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal.
Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap sejumlah program pembangunan yang telah dijalankan Pemprov Kaltim, salah satunya peningkatan akses Jalan Samarinda–Bontang melalui jalur Muara Badak.
Menurutnya, kondisi ruas jalan tersebut kini jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan dan putus sehingga segera ditangani melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim.
Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim sendiri mengagendakan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang II Tahun 2026, penyerahan laporan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, serta sambutan Gubernur Kaltim.
Laporan hasil reses disampaikan secara bergantian oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PAN-NasDem, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat-PPP.
Paripurna turut dihadiri unsur pimpinan DPRD Kaltim, Forkopimda Kaltim, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, pejabat administrator, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim, tokoh masyarakat, serta kalangan mahasiswa.
