lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan pentingnya sinergi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kunci keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara kedua unsur tersebut akan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Harum saat menerima audiensi pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin Ketua PABPDSI Kaltim, Sukariono, di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang III Puguh Harjanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Hj Siti Sugianti, serta sejumlah perwakilan BPD dari berbagai kabupaten.
“Yakinlah, sebuah desa akan maju apabila terbangun kolaborasi yang kuat antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Semua harus bergandengan tangan. BPD adalah mitra strategis kepala desa,” ujar Harum.
Ia mengibaratkan kepala desa sebagai kemudi, sedangkan BPD merupakan kompas dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Keduanya harus berjalan seiring agar arah pembangunan tetap sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau kompas dan kemudi tidak saling mendukung, tentu akan berdampak kurang baik terhadap pembangunan desa,” katanya.
Gubernur berharap keberadaan PABPDSI Kaltim mampu menjadi contoh dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, BPD juga diharapkan ikut mengawal pelaksanaan berbagai program pembangunan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten agar berjalan tepat sasaran.
Harum mencontohkan sejumlah program unggulan Pemprov Kaltim yang menyentuh desa, termasuk pembangunan rumah layak huni. Karena itu, ia meminta BPD bersama pemerintah desa aktif memetakan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan program dapat lebih efektif.
“Perlu sinergi yang kuat antara BPD, PABPDSI, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang DPMPD Kaltim, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltim, serta perwakilan BPD dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu.
Editor: Muhammad Tamyiz
