lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026).
“Kehadiran kami dalam Rakor bersama BNPB dan Pemprov Kalimantan Tengah ini sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman lainnya di wilayah Kalimantan Tengah,” ujar Felix.
Ia menegaskan bahwa, melalui koordinasi yang intensif, Pemkab Barito Utara siap menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kecepatan respons penanganan darurat guna melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak kerugian.
Risiko Tinggi Bencana Meluas di Sumatra dan Kalimantan
Dalam Rakor tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mengungkapkan bahwa hingga 30 Juli 2026 tercatat 1.345 kejadian bencana secara nasional. Bencana hidrometeorologi mendominasi sebesar 99,10 persen, sementara bencana geologi sebesar 0,90 persen.
Jenis bencana yang paling banyak terjadi meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.
BNPB juga memprediksi puncak risiko bencana terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan kategori risiko tinggi yang meluas di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Selain itu, potensi El Niño kuat diperkirakan memicu kondisi cuaca yang jauh lebih kering sejak pertengahan 2026 hingga awal 2027. Hingga Juli 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai 48.458,93 hektare di enam provinsi prioritas.
Kepala BNPB juga menyoroti ancaman kebakaran di lahan gambut, khususnya di Pulau Kalimantan, yang berpotensi memicu asap lintas batas negara (transboundary haze).
Sebagai langkah mitigasi nasional, BNPB memperkuat kesiapan melalui penambahan personel, dukungan logistik dan peralatan pemadam, pengerahan helikopter patroli dan water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penegakan hukum, serta pemantauan prediksi iklim secara berkala.
Gubernur Kalteng Tegaskan Penanganan Karhutla yang Terpadu
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.
Ia menyebut, kondisi karhutla di Kalteng masih memerlukan perhatian serius seiring meningkatnya titik api dan kabut asap selama Juli 2026. Luas lahan terbakar tercatat mencapai 3.096,52 hektare.
“Segera tetapkan status siaga darurat sesuai kebutuhan, optimalkan dukungan anggaran, sumber daya, dan personel, serta perkuat koordinasi bersama Forkopimda,” tegas Agustiar.
Editor: Rizki
