lenterakalimantan.com, KARANG INTAN – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mendampingi Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Banjar hingga tingkat desa.
Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau Posyandu Desa Mali-Mali dan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kelurahan Keraton. Kedua lokasi tersebut menjadi bagian dari implementasi program penurunan stunting yang terus diperkuat pemerintah daerah.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengatakan percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat.
Ia berharap kunjungan Tim Bappenas dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat program yang telah berjalan sehingga target penurunan stunting di Kabupaten Banjar dapat tercapai.
Sementara itu, Koordinator Direktorat Pengendalian Evaluasi Kebijakan Strategis 4 Bappenas, Meita, mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, dan kader Posyandu dalam penanganan stunting.
Menurut Meita, koordinasi yang telah terbangun menjadi modal penting dalam mempercepat penurunan stunting. Namun, penyelarasan program antarinstansi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan intervensi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, observasi lapangan dilakukan untuk melihat perkembangan balita penerima intervensi sekaligus mengevaluasi efektivitas program yang diterapkan di tingkat desa.
Meita mengungkapkan Kabupaten Banjar masih mencatat prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Selatan, yakni sekitar 32 persen. Karena itu, berbagai upaya perlu terus diperkuat untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 17 persen pada 2029.
“Target tersebut dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat serta konsistensi pelaksanaan intervensi di lapangan,” ujarnya.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Noripansyah menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dan tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan.
Menurutnya, intervensi yang dilakukan mencakup intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan, pemenuhan gizi ibu hamil, dan pemberian vitamin bagi balita. Selain itu, pemerintah juga menjalankan intervensi sensitif melalui penyediaan akses air bersih, sanitasi layak, serta edukasi pola asuh kepada masyarakat.
Editor: Tim Redaksi
