lenterakalimantan.com, TAMIANG LAYANG – Bupati Barito Timur, M. Yamin, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam menyusun anggaran Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan, setiap alokasi belanja daerah harus memiliki target terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar besar secara nominal.
Penegasan tersebut disampaikan Yamin saat membuka Sosialisasi Perubahan Pagu Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 dan Pagu Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 di Tamiang Layang, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, APBD merupakan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pencapaian prioritas pembangunan daerah. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki tujuan, sasaran, dan manfaat yang jelas.
“Mari kita pastikan bahwa APBD yang kita susun bukan hanya besar secara nominal, tetapi juga besar manfaatnya bagi masyarakat dan mampu menjawab prioritas pembangunan daerah,” tegas Yamin.
Ia mengingatkan OPD agar tidak memandang pagu indikatif sebagai batas anggaran yang harus dihabiskan. Sebaliknya, anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan hasil nyata dan mendukung target pembangunan Kabupaten Barito Timur.
Yamin juga menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD/RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, RKA hingga APBD. Seluruh tahapan tersebut harus berjalan dalam satu arah agar program yang disusun tidak menyimpang dari prioritas pembangunan.
Selain itu, OPD diminta mengutamakan program prioritas nasional, provinsi, dan daerah serta tidak sekadar mengulang pola penganggaran tahun sebelumnya tanpa mengevaluasi manfaatnya.
“Program dan kegiatan harus kita lihat kembali manfaatnya. Jangan sampai anggaran terus berjalan hanya karena tahun sebelumnya juga ada,” ujarnya.
Untuk memastikan efektivitas belanja, setiap perangkat daerah diminta mengevaluasi kegiatan yang kurang prioritas, memiliki keluaran tidak jelas, atau memberikan manfaat rendah. Program semacam itu perlu dikurangi bahkan ditiadakan apabila tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Setiap usulan anggaran juga wajib dilengkapi indikator kinerja, target, output, dan outcome yang jelas serta terukur. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengevaluasi hasil dari setiap alokasi anggaran.
Dalam hal efisiensi, Yamin meminta OPD mengendalikan belanja operasional, perjalanan dinas, rapat, honorarium, serta belanja barang dan jasa tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sementara untuk belanja modal, anggaran harus diarahkan pada pembangunan atau pengadaan aset yang benar-benar dibutuhkan dan memiliki kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Apabila usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melampaui pagu indikatif, OPD diminta menyesuaikan kembali dengan menentukan skala prioritas. Tambahan anggaran hanya dapat dipertimbangkan jika memiliki dasar yang kuat, bersifat prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Yamin turut meminta perangkat daerah memperhatikan sumber pendanaan setiap program, baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun sumber lainnya sesuai ketentuan.
Penyusunan RKA juga harus diselesaikan tepat waktu melalui koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta instansi terkait agar dokumen perencanaan dan penganggaran tetap sinkron.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Anggaran BPKAD Barito Timur, Bira Boenanza, menjelaskan bahwa penyampaian pagu indikatif merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD 2027 dan KUPA-PPAS Perubahan 2026.
Ia menyebutkan, pagu indikatif memberikan gambaran awal mengenai kemampuan keuangan daerah yang menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan secara realistis.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun rencana kerja dan anggaran secara lebih terarah dengan memperhatikan kesesuaian dokumen perencanaan, target kinerja, efektivitas belanja, pelayanan dasar, serta program prioritas kepala daerah.
Penyusunan anggaran juga harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar APBD 2027 dan APBD Perubahan 2026 dapat dikelola secara sehat, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Timur Adi Mula Nakalelu, Sekretaris Daerah Misnohartaku, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, pejabat eselon III dan IV, serta staf perencanaan di lingkungan Pemkab Barito Timur.
