lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) memperkuat komitmen peningkatan kualitas sanitasi permukiman melalui dukungan terhadap Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, saat menerima audiensi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan, Denny Surya Martha, di ruang kerja bupati, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Bapperida, DPUPRP, Dinas PMD, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam audiensi tersebut dibahas pelaksanaan PPSP, termasuk rencana pendampingan desa yang akan ditetapkan sebagai lokasi percontohan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Tanah Laut pada 2026.
Rahmat menegaskan bahwa pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup.
“Sanitasi bukan hanya persoalan fisik, tetapi menyangkut kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan sanitasi harus dilaksanakan secara terpadu hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Siapkan Enam Paket Kebijakan Pengelolaan Sanitasi dan Persampahan
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Tala menyiapkan enam paket kebijakan yang menjadi instrumen penguatan pengelolaan sanitasi dan persampahan secara berkelanjutan.
Keenam kebijakan tersebut meliputi Tuntung Pandang (Tuntas Manuntung Pengelolaan Sanitasi Aman Lingkungan), Tala Raja Sip (Tata Kelola Ruang Kebijakan Sanitasi dan Persampahan), Mantan Lu Aja (Mantap Layanan Lumpur Tinja Terjadwal), Makan Lalapan (Makin Mandiri dalam Pengelolaan Sampah dan Pengolahan), Kolak Nasi (Kolaborasi Kegiatan Pendanaan Sanitasi), serta Tala Madani (Tanah Laut Masyarakat Peduli Sanitasi).
Menurut Rahmat, keberhasilan pembangunan sanitasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat, pemerintah desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat melalui program, pendampingan teknis, penguatan regulasi, hingga pembiayaan sangat diperlukan agar persoalan sanitasi di Tanah Laut dapat ditangani secara optimal.
“Dengan sinergi dan kolaborasi, pembangunan sanitasi di Tanah Laut diharapkan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Rizki
