lenterakalimantan.com, JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2026).
Rapat membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan aset daerah dan BUMD yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga reforma agraria, lahan sawah dilindungi, serta pelaksanaan program prioritas nasional di desa.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN, para gubernur, serta Plt Kepala Badan Bank Tanah.
Dalam forum tersebut, Edy menyampaikan sejumlah persoalan daerah, termasuk kendala penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan hutan.
Baca juga: Gubernur Kalteng Ikuti Rakor Nasional, Penanganan Karhutla Diperkuat
Menurutnya, proses pemadaman kerap terkendala izin sehingga diperlukan diskresi bagi pemerintah daerah dan Satgas agar dapat bergerak cepat, terutama di wilayah dekat permukiman.
Selain itu, Edy juga memaparkan penyesuaian tata ruang di Kalteng, termasuk usulan perubahan peruntukan antara Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan hutan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan kondisi riil di lapangan yang telah berkembang serta mendukung iklim investasi.
Pemprov Kalteng juga menegaskan dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan program cetak sawah.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng mendorong penguatan sinergi pusat dan daerah dalam penanganan karhutla, penataan ruang, serta pengelolaan aset daerah.
Editor: Rizki
