lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan tiga strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan perekonomian daerah. Strategi tersebut meliputi menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor di luar sektor ekstraktif, serta meningkatkan kualitas belanja daerah dan membuka pembiayaan di luar APBD.
Langkah tersebut disiapkan di tengah pertumbuhan ekonomi Kalsel pada 2025 yang mencapai 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Kamis (24/9/2026).
Syarifuddin mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dijaga dengan memperluas sumber-sumber pertumbuhan. Pasalnya, struktur ekonomi Kalsel masih cukup bergantung pada sumber daya alam, terutama batu bara, sehingga rentan terhadap perubahan harga komoditas global.
Di sisi lain, penurunan transfer ke daerah dan dana desa turut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong perlunya strategi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.
“Strategi pertama adalah menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas harga merupakan fondasi paling dasar dalam pengendalian inflasi. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), upaya ini akan terus diperkuat bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Syarifuddin.
Strategi kedua adalah mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di luar sektor ekstraktif. Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata.
Menurut Syarifuddin, pengembangan hilirisasi juga menjadi bagian dari strategi tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakan teknis dan manfaat ekonomi.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang,” katanya.
Strategi ketiga adalah meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengarahkan anggaran pada program-program produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara itu, kebutuhan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan lebih besar akan dibuka melalui investasi swasta dan skema kemitraan.
Karena itu, percepatan perizinan menjadi salah satu bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Syarifuddin menambahkan, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil berjalan pada jalurnya masing-masing. Namun, dampak dari berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya dirasakan masyarakat melalui aktivitas ekonomi sehari-hari, baik di pasar, lahan pertanian, maupun tempat usaha.
“Karena itu, sinergi kebijakan menjadi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan” tersebut diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, serta ekonom Muhammad Faisal.
Diskusi membahas berbagai tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalsel.
Sejumlah pihak turut memberikan tanggapan dalam diskusi, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, serta unsur akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Editor: Tim Redaksi
