lenterakalimantan.com, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan akurasi data harga komoditas serta mengoptimalkan pengendalian inflasi daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Sinkronisasi Program Satu Data Inflasi Kabupaten Kapuas yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I. Sangkai, di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Nasrullah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Akhmad Ronni Anwar, Asisten II Setda Kapuas, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Inspektur Kabupaten Kapuas, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Usis menekankan pentingnya keseragaman metodologi pendataan harga agar informasi yang dihimpun di lapangan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang akurat. Untuk itu, perangkat daerah teknis diminta menyamakan lokasi pengamatan dan jenis komoditas yang menjadi acuan sesuai standar BPS.
Perangkat daerah yang terlibat meliputi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM. Kesepakatan penyelarasan tersebut akan diperkuat melalui penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Menurut Usis, perbedaan pandangan dalam pembahasan teknis merupakan hal wajar selama bertujuan menemukan kebijakan terbaik bagi daerah. Ia mengingatkan seluruh pihak agar mengutamakan kerja sama dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok.
“Perbedaan pendapat dalam diskusi itu hal yang lumrah. Kesimpulan akhirnya adalah apa yang terbaik untuk daerah, karena kita ini adalah satu tim menuju Kabupaten Kapuas yang semakin bersinar,” tegasnya.
Selain penyelarasan data, rapat tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Di antaranya, meningkatkan koordinasi antara BPS dan Pemkab Kapuas sebelum pengumuman angka inflasi bulanan serta mengoptimalkan intervensi pasar melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pembahasan juga mencakup penanganan lahan pertanian yang terdampak serangan hama melalui penyaluran bantuan benih pada APBD Perubahan.
Melalui koordinasi yang direncanakan berlangsung secara rutin, Pemkab Kapuas berharap pemantauan harga dan pelaksanaan program pengendalian inflasi dapat berjalan lebih terarah. Langkah ini diharapkan turut menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.
Sumber : hmkmf
