lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapannya mendukung pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap sejumlah sektor strategis di lingkungan Pemprov Kaltim.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) saat menghadiri Rapat Entry Meeting BPK Perwakilan Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/9/2026).
Menurut Rudy Mas’ud, pemeriksaan BPK tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses pengawasan terhadap pemerintah daerah. Lebih dari itu, pemeriksaan menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan pemerintahan dan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami memandang pemeriksaan BPK bukan semata-mata sebagai proses pengawasan, tetapi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menegaskan Pemprov Kaltim akan memberikan dukungan terhadap seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan tim BPK. Dukungan tersebut dinilai penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola.
“Kami menegaskan komitmen mendukung dan membantu kelancaran seluruh proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim BPK RI,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Mochammad Suharyanto mengatakan, pada semester II 2026 pihaknya melaksanakan pemeriksaan dengan sejumlah fokus, baik yang bersifat tematik nasional maupun lokal serta pemeriksaan mandiri.
“Semester dua ini kami masuk dalam enam bidang. Kami berharap dukungan penuh Pemprov Kaltim, khususnya Sekda, BPKAD dan Itwil agar semua pemeriksaan berjalan dengan baik,” harapnya.
Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim HM Irfan Prananta menjelaskan, entry meeting tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan pendahuluan semester II Tahun Anggaran 2026. Tahapan tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara terinci.
“Pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk Pemerintah Provinsi Kaltim ada lima tim yang akan masuk,” sebutnya.
Lima tim tersebut akan melakukan pemeriksaan pada sejumlah sektor strategis, yakni kinerja rumah sakit daerah milik Pemprov Kaltim, ketahanan energi, ketahanan pangan, pendidikan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Irfan mengatakan proses pemeriksaan telah berjalan. Tim BPK sudah turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta BUMD yang menjadi objek pemeriksaan.
“Pemeriksaan saat ini sudah berlangsung. Tim sudah turun dan sudah melakukan interaksi dengan OPD terkait dan BUMD, termasuk pengambilan dan pengumpulan data,” jelasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Dr H Seno Aji, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten dan pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD/Perusda Pemprov Kaltim, serta jajaran pejabat utama BPK RI Perwakilan Kaltim.
