lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Dengan wilayah hampir setara Pulau Jawa dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmen membangun konektivitas wilayah meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama demi pemerataan dan keadilan pembangunan.
Kalimantan Timur memiliki luas daratan 127.346,92 kilometer persegi, hampir menyamai luas Pulau Jawa yang mencapai 128.297 kilometer persegi. Namun, kondisi fiskal daerah masih jauh dari ideal. APBD Kalimantan Timur pada 2025 tercatat Rp21,74 triliun dan pada 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp15,15 triliun akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp6–7 triliun.
Padahal, Kalimantan Timur merupakan salah satu penopang utama neraca perdagangan nasional. Nilai ekspor sumber daya alam dari provinsi ini—mulai dari minyak dan gas, batu bara, hingga sawit—mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, nilainya bahkan berada pada kisaran Rp350 triliun hingga Rp500 triliun. Sayangnya, dana yang kembali ke daerah melalui komponen pendapatan APBD hanya sekitar Rp10 triliun pada 2025 dan menyusut menjadi sekitar Rp4 triliun pada 2026.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemprov Kaltim tetap bergerak. Kondisi jalan nasional yang rusak, longsor, dan mengalami penurunan badan jalan masih menjadi tantangan serius, seperti di jalur Sangatta–Sangkulirang yang ditemukan puluhan titik longsor saat Gubernur Harum melakukan kunjungan kerja ke Kutai Timur. Untuk itu, Pemprov Kaltim terus mendorong perhatian pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo guna memperjuangkan tambahan alokasi APBN bagi pembangunan jalan nasional di Kaltim.
“Kami ingin semua kawasan di Kalimantan Timur terkoneksi dengan jalan yang baik. Esensi pembangunan adalah pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Harum saat meninjau jalan menuju Sangkulirang dan Kaubun, Selasa (24/2/2026).
Sejak awal menjabat pada 2025, Gubernur Harum juga berinisiatif membuka jalur perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dengan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Langkah ini diharapkan mampu menekan tingginya biaya logistik masyarakat perbatasan yang selama ini bergantung pada transportasi sungai.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek strategis. Pada 2025, Pemprov Kaltim membangun Jalan Long Bagun–Long Boh (batas Kaltara) dengan anggaran APBD sebesar Rp28,3 miliar sepanjang dua kilometer. Dalam APBD 2025 juga dialokasikan Rp207,1 miliar untuk pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang sepanjang 18,7 kilometer, serta Rp21,6 miliar untuk ruas Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai sepanjang tiga kilometer. Pembangunan akses darat ke Mahakam Ulu kini memungkinkan mobilitas warga tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Sungai Mahakam, dengan dukungan kolaborasi APBN.
Hasilnya mulai terlihat. Jalan provinsi dengan kondisi mantap di Kalimantan Timur pada 2025 mencapai 805,81 kilometer atau 85,83 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 771,83 kilometer atau 82,21 persen. Rekonstruksi jalan juga meningkat signifikan dari 68,08 kilometer pada 2024 menjadi 120 kilometer pada 2025, disertai pembangunan enam jembatan.
Salah satu capaian penting adalah rampungnya Jembatan Nibung yang menghubungkan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau melalui jalur pesisir. Jembatan yang telah dinantikan selama 13 tahun itu diresmikan Gubernur Harum pada Selasa (24/2/2026).
“Sulit mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan tanpa konektivitas yang baik. Meski anggaran terbatas, pembangunan jalan dan jembatan akan tetap kami lanjutkan karena ini menyangkut masa depan Kalimantan Timur,” pungkas Gubernur Harum.
