lenterakalimantan.com, PULANG PISAU – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memprioritaskan belanja wajib serta kebutuhan dasar pemerintahan dibandingkan memperluas program baru.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, mengatakan tekanan fiskal daerah dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, ruang anggaran untuk membiayai berbagai program yang berdampak langsung kepada masyarakat semakin terbatas.
“Memang tidak banyak inovasi pembangunan yang bisa dikerjakan dengan kondisi anggaran seperti sekarang,” ujarnya, Jumat (4/9/2026).
Menurut Tandean, keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja infrastruktur, dukungan sektor pertanian, bantuan masyarakat, hingga kegiatan pemberdayaan dinilai memiliki keterkaitan dengan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Namun, dalam kondisi fiskal saat ini, berbagai usulan masyarakat harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengakui masih banyak aspirasi warga yang belum dapat diakomodasi.
“Kadang kami juga merasa tidak enak kepada masyarakat karena banyak permintaan yang belum bisa diperjuangkan. Bukan tidak mau membantu, tetapi memang kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan,” katanya.
Tandean menilai pemerintah daerah perlu bersikap realistis dalam menetapkan kebijakan belanja agar tidak menambah beban fiskal pada tahun anggaran berikutnya. DPRD, lanjutnya, tetap mendorong agar belanja wajib dan pelayanan dasar terjaga, sembari pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang masih berpotensi dikembangkan.
Meski demikian, peningkatan PAD juga menghadapi tantangan karena aktivitas ekonomi masyarakat dinilai belum bergerak signifikan. Selain itu, sejumlah potensi dan kewenangan pengelolaan sektor tertentu telah berada di tangan pemerintah pusat.
“Potensi kita juga terbatas. Banyak kewenangan sudah berada di pemerintah pusat, sementara pergerakan ekonomi di bawah juga belum signifikan,” jelasnya.
Ia berharap tekanan fiskal tidak berlangsung berkepanjangan sehingga pada tahun anggaran berikutnya Kabupaten Pulang Pisau kembali memiliki ruang anggaran yang lebih luas untuk memperkuat pemban


